.png)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang sejumlah taipan dan konglomerat ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada 6 dan 7 Maret 2025. Mereka yang diminta datang pada Kamis, 6 Maret di antaranya Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
Dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet disebutkan pada kesempatan tersebut Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
Adapun para konglomerat yang diundang ke Istana Kepresidenan pada Jumat, 7 Maret adalah Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, Hilmi Panigoro. Lalu ada juga Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pengawas dan pengurus Danantara juga hadir. Salah satu dewan pengawas itu, yakni investor kawakan Amerika Serikat Ray Dalio. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Erick Thohir dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Prabowo ingin menerima masukan kritis berdasarkan pengalaman pengusaha melakukan investasi. “Karena itu, kami mengundang semua pihak untuk memberikan pandangan kritis dan pengalaman melakukan investasi. Sehingga pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha swasta pada Jumat, 7 Maret 2025.
Pertemuan Prabowo dengan taipan dan konglomerat tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Menkeu dan MUI.
Sri Mulyani Sebut Danantara Jadi Salah Satu Topik Bahasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hadir pada pertemuan 7 Maret 2025, mengatakan Danantara menjadi salah satu pokok bahasan. “Diskusi juga membahas bagaimana Danantara harus mampu menjadi lembaga investasi dan sekaligus energi atau daya ungkit perekonomian Indonesia yang sukses mentransformasi ekonomi Indonesia maju ke depan dengan belajar dari lembaga sovereign wealth fund yang sukses,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram resminya @smindrawati, Sabtu, 8 Maret 2025.
Dia menjelaskan perlunya membangun tata kelola yang baik, seperti pengelolaan yang profesional, kompeten, dan bebas korupsi. Pemerintah juga perlu berfokus mendapatkan return investasi yang baik atau tinggi. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pengelolaan Danantara juga perlu dilakukan beriringan dengan membangun kerja sama dengan pelaku swasta nasional. “Sehingga membentuk 'Indonesia Incorporated' yang efektif membangun kredibilitas dan fondasi perekonomian nasional yang kuat dan andal,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani membeberkan bahwa Ray Dalio—pendiri perusahaan manajemen investasi Bridgewater Associates—menjelaskan pentingnya belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses melakukan transformasi dan memajukan ekonomi. “Dengan melakukan reformasi dan menjalankan keterbukaan dengan benchmarking dari kesuksesan global,” kata dia. Hal ini termasuk dengan mengundang talent dan ahli global kenamaan dengan reputasi baik untuk ikut mengkritik dan memberikan masukan kredibel bagi perbaikan program pemerintah.
MUI: Kapan Panggil Rakyat yang Butuh Keadilan?
Adapun Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mempertanyakan sikap Presiden Prabowo yang memanggil para taipan dan konglomerat ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia mengkhawatirkan pertemuan kepala negara dengan para konglomerat tersebut.
Sebab, ujar dia, sebagian dari konglomerat itu sedang disorot karena tersangkut skandal. Misalnya, Sugianto Kusuma alias Aguan yang ikut berperan dalam sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah seperti Swissotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Anwar menduga isu-isu semacam itu tak luput dari pembahasan dalam pertemuan dengan presiden. “Di sinilah dikhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Padahal, kata dia, masyarakat kerap menjadi korban dari kebijakan atau proyek pemerintah yang melibatkan para konglomerat itu. Anwar meminta Prabowo juga memanggil dan menerima masyarakat, terutama yang dirugikan dan sedang mencari keadilan. “Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terkesan Presiden hanya mendengar keluhan dari para taipan,” ucapnya.
Anwar mengatakan perekonomian Indonesia tak hanya dipengaruhi oleh kegiatan para konglomerat tersebut. Menurut dia, masyarakat juga memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi Tanah Air. “Menerima para konglomerat saja, tanpa menerima perwakilan masyarakat yang menjadi korban tindakan mereka, jelas kurang elok,” kata dia.
Dirut BEI: Pertemuan Prabowo dan Konglomerat Sentimen Positif ke IHSG
Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebutkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan para pengusaha besar Indonesia telah memberikan sentimen positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Pasti, lihat saja indeksnya, positifnya pasti ada. Hari ini kan indeksnya positif,” ujar Iman di sela-sela acara Ring the Bell for Gender Equality (RTBFGE) 2025 di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan adanya pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan positif dari pemerintah dan para pengusaha besar bagi perekonomian nasional, termasuk bagi industri pasar modal Indonesia. “Buat kita, ini support yang bagus dari pemerintah dan pengusaha kepada industri pasar modal. Jadi bisa dilihat indeksnya hari ini kan positif,” ujar Iman.
Pada perdagangan Bursa, Jumat, 7 Maret 2025 pukul 15.33 WIB, IHSG tercatat menguat 19,68 poin atau 1,30 persen ke posisi 6.637,53. Sementara indeks LQ45 melemah 2,03 poin atau 0,27 persen ke posisi 751,46.
Ervana Trikarinaputri, Hendrik Yaputra, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan DPR Tidak Berencana Bentuk Pansus Dugaan Korupsi Pertamina
