.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti ketidakhadiran salah seorang kadernya, Mukhamad Misbakhun pada acara halal bihalal partai ini Rabu malam, 16 April 2025. Para kader yang hadir menyebut absennya Misbakhun—yang juga merupakan Ketua Komisi XI DPR RI—lantaran ia tengah mempersiapkan lari marathon.
Acara halal bihalal partai ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji, Ketua DPP Golkar Agung Laksono, dan juga Ketua Dewan Pembina Golkar Agus Gumiwang. Selain itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Misbakhun ini mana Misbakhun ya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” ucap Bahlil di hadapan kadernya, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 16 April 2025.
Bahlil mengklaim bahwa partai berlambang pohon beringin itu membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya. Ia pun mempertanyakan prioritas Misbakhun saat ini. "Kalau masih ingin berlari tanyakan mana prioritas, lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair saja enggak apa-apa," ujar Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Bahlil meminta kader Partai Golkar untuk tidak menganggap enteng jabatan yang mereka punya. "Jabatan ini bukan barang warisan," kata dia.
Lebih jauh, ia menekankan akan memberi ruang kompetisi yang luas untuk semua pengurus maupun kader partai. ”Ini fair saja, jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar-besarnya,“ tutur Bahlil. "Supaya ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab dan rasa mencintai gitu."
Adapun Bahlil juga sempat menyinggung soal reshuffle atau perombakan pengurus Partai Golkar. Menurut dia, reshuffle kepengurusan ini sama seperti reshuffle kabinet yang tak perlu menunggu satu hingga dua tahun. "Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, ya kita change lah. Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua," kata dia.
