TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian publik yang terjadi pada Senin, 3 Maret 2025 di antaranya Anies Baswedan mengisi ceramah ramadan di masjid Universitas Gadjah Mada hingga rapat Komisi Pemilihan Umum soal pemungutan suara ulang kepala daerah.
Ada juga soal klarifikasi Putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamangkunegoro soal “nyesel gabung republik.” Berikut ringkasannya:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PSU Paling Awal pada Maret
Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifudin mengumumkan jadwal yang telah disiapkan oleh lembaganya akan disesuaikan dengan tenggat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK diketahui telah memutuskan untuk membatalkan hasil pilkada di 24 wilayah.
“Dari putusan yang (PSU) maksimum dilaksanakan 30 hari (setelah putusan), itu kami rencanakan PSU diselenggarakan pada 22 Maret,” kata Afif dalam sambutannya di agenda rapat koordinasi KPU RI dengan KPU Daerah (KPUD) di Gedung KPU RI pada Senin, 3 Maret 2025.
Untuk PSU yang diberikan tenggat waktu 45 hari, KPU akan melaksanakannya pada bulan depan pada 5 April. Kemudian untuk PSU dengan tenggat waktu 60 hari akan dilakukan pada 19 April. Serta PSU yang diberikan tenggat waktu 90 hari, KPU merencanakan PSU pada 24 Mei. “Untuk yang (tenggat waktu) 180 hari (dilaksanakan PSU) 9 Agustus,” ujar Afif.
Pemerintah Pastikan Kesiapan Daerah soal PSU
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi dengan jajarannya pada Senin, 3 Maret 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan hasil rapat itu menyimpulkan pemerintah ingin pemungutan suara ulang kepala daerah menggunakan anggaran seminimal mungkin. Kementerian Negeri akan mengecek terlebih dahulu kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bima mengatakan setelah pusat mengecek APBD, pemerintah akan melihat daerah mana yang siap, perlu ditanggulangi dah harus dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kalau daerah itu tidak mampu, dikejar lagi. Ditelisik lagi APBD-nya. Bener enggak tidak mampu? Jangan-jangan sebenarnya mampu. Ketika daerah mampu, maka diselenggarakan oleh APBD,” kata dia usai rapat soal makan bergizi gratis di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin, 3 Maret 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional ini mengingatkan supaya tidak boros anggaran misalnya dengan dana sosialisasi. Mantan Wali Kota Bogor ini menyebut kepastian anggaran untuk pemilihan ulang ditargetkan selesai dalam tujuh hari ke depan sebelum dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembahasan Revisi UU TNI Dimulai
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan menggelar rapat dengan pendapat dengan ahli untuk membahas Revisi UU TNI. Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengaku komisinya belum bisa memastikan poin-poin revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Hingga saat ini, kata dia, DPR belum menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) soal revisi UU TNI dari pemerintah. “Sekarang masih menunggu DIM. Seperti apa DIM-nya dan apa saja yang akan direvisi. Sebab dari pemerintah, ini inisiatif pemerintah,” kata hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 3 Maret 2025.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan saat ini ada pembahasan mengenai apakah perwira TNI aktif bisa ditempatkan di lembaga pemerintahan. Namun ia mengaku itu baru sebatas diskusi.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir sebagai penceramah Kajian Ramadan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Senin petang, 3 Maret 2025. Dalam agenda itu, ribuan jamaah yang sebagian besar mahasiswa itu memadati masjid kampus itu sejak pukul 19.30 WIB.
Anies, mengenakan kemeja batik coklat dan peci itu, baru mulai berceramah sekitar pukul 20.15 WIB dan membawakan tema "Apakah Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia?"
Mantan calon presiden dari Koalisi Perubahan berseloroh senang bisa kembali ke UGM. Sebab, pada 2024 lalu atau saat tahun politik pemilihan presiden (pilpres), ia tak bisa berceramah di situ. agak sensitif kalau tahun lalu," kata Anies disambut sorai para jamaah. "Saya senang karena tempat ini juga terang benderang, siapa yang bilang gelap?" ucap Anies kembali disambut tepuk tangan para jemaah.
Klarifikasi Hamangkunegoro soal Nyesel Gabung Republik
Putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamangkunegoro unggahannya di media sosial. KGPAA Hamangkunegoro menuliskan kalimat “nyesel gabung republik” dan "Percuma republik kalau cuma untuk membohongi" di akun Instagram pribadinya.
Melalui Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat selaku juru bicara, KGPAA Hamangkunegoro memberikan klarifikasi bahwa unggahan-unggahannya di akun Instagram pribadinya itu merupakan bentuk kritik terhadap para pemimpin pemerintahan saat ini.
"Itu tak lepas dari rangkaian unggahan sebelumnya yang berkaitan erat dengan perkembangan situasi terkini, khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda," ujar Dany membacakan klarifikasi tertulis KGPAA Hamengkunegoro di hadapan wartawan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 3 Maret 2025.
Hammam Izzudin, Septia Ryanthie, Pribadi Wicaksono, dan Vedro Immanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Putra Mahkota Keraton Surakarta Ungkap Alasan Tulis Status Nyesel Gabung Republik di Instagram