.png)
UNIVERSITAS Harkat Negeri Tegal bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies resmi meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir di Kampus 1 UHN, Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis, 23 April 2026. Lembaga ini hadir sebagai respons terhadap kompleksitas masalah kawasan dan wilayah perkotaan pesisir yang kini berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Peluncuran PKPP dipimpin oleh Rektor UHN Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, dan Direktur PKPP Marco Kusumawijaya. Peresmian ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Rektor UHN, Sudirman Said, menjelaskan PKPP hadir sebagai pusat studi di kampusnya setelah Pusat Studi Sustainabilitas yang diluncurkan pada Januari lalu. "Kota Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, tapi juga kota kota pesisir di dunia," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sudirman mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan UHN sebagai kampus yang berdampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Ia ingin agar mahasiswa tak sekadar berkutat pada literasi di ruang-ruang studi, tapi lebih luas sehingga aksi nyata segera dapat tercapai menjawab tantangan yang ada.
Oleh sebab itu, PKPP dibentuk sebagai wadah pengembangan. pengetahuan, pembelajaran, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan. Pusat ini berfokus pada kajian dan penguatan kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, khususnya kota-kota sekunder yang mengalami pertumbuhan pesat dan menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko perubahan iklim yang semakin kompleks.
Direktur PKPP Marco Kusumawijaya menjelaskan bahwa lembaga yang ia pimpin ingin membangun pengetahuan masyarakat tentang kehidupan sekitar mereka. Bukan hanya sekadar keadaan lingkungan secara fisik, melainkan juga ketidakadilan di perkotaan pesisir.
Di balik kota-kota pesisir yang terus tumbuh, Marco meneruskan, kesejahteraan penduduk belum tentu terjamin. "Pesisir menjadi contoh paling nyata bahwa ruang ekonomi berkembang, tetapi juga di ruang itu kerentanan terpusatkan," ujar Marco.
Marco meyakini kehadiran PKPP bisa membawa solusi yang lebih adil serta menampung perspektif penduduk. Ia berkomitmen untuk terus memerhatikan komunitas pemukim lokal setempat.
Menurut Marco, PKPP hadir untuk mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman hidup masyarakat pesisir dalam suatu kerangka yang terpadu. Melalui pendekatan tersebut, pusat kajian ini ingin untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif, melibatkan semua, dan berkeadilan sosial, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi.
PKPP mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 8.000 desa yang langsung berbatasan dengan air laut dengan jumlah penduduk 16 juta lebih jiwa, di mana setidaknya 219 kabupaten dan kota yang berbatasan dengan laut.
Lembaga ini turut mencatat bahwa setidaknya 132 juta jiwa warga Indonesia atau 60 persen dari total populasi Indonesia berdalam dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Dalam 20 tahun terakhir, air laut meningkat sehingga dampak yang terasa sampai sekarang adalah mulai dari banjir rob, naiknya permukaan air laut, hingga terganggunya ekosistem, serta terganggunya pola produksi masyarakat pesisir.
