.png)
Selular.ID – Komisi Eropa (European Commission) mulai menerapkan kewajiban transparansi baru dalam penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di seluruh negara anggota Uni Eropa mulai 2 Agustus 2026.
Aturan yang merupakan bagian dari AI Act tersebut mewajibkan penyedia dan pengguna sistem AI untuk memberi tahu masyarakat ketika mereka berinteraksi dengan AI atau ketika sebuah konten dibuat maupun dimanipulasi menggunakan teknologi AI.
Aturan ini bertujuan mengurangi risiko penipuan, manipulasi informasi, dan penyebaran konten sintetis seperti deepfake.
Komisi Eropa sebelumnya telah menerbitkan pedoman implementasi pada 20 Juli 2026 guna membantu perusahaan, pengembang, dan organisasi memahami kewajiban yang mulai berlaku.
Regulasi tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam penerapan AI Act, kerangka hukum komprehensif Uni Eropa yang mengatur pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risikonya.
Melalui aturan baru ini, Uni Eropa ingin memastikan masyarakat dapat membedakan antara konten yang dibuat manusia dan konten yang dihasilkan AI.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi AI sekaligus menekan penyalahgunaan teknologi generatif untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
Salah satu kewajiban utama dalam aturan tersebut adalah penyedia sistem AI interaktif, seperti chatbot atau asisten virtual, harus secara jelas memberi tahu pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sistem berbasis AI.
Informasi tersebut harus disampaikan sejak awal interaksi sehingga pengguna memahami bahwa respons yang diterima berasal dari mesin, bukan manusia.
Selain itu, penyedia model AI generatif diwajibkan menambahkan penanda yang dapat dibaca mesin (machine-readable markings) pada konten yang dihasilkan atau dimodifikasi AI.
Penanda ini dapat berupa metadata atau mekanisme teknis lain yang memudahkan sistem digital mengenali asal-usul suatu gambar, video, audio, maupun teks sintetis.
Kewajiban transparansi juga berlaku bagi pihak yang menggunakan sistem AI dalam kegiatan publik.
Misalnya, apabila sebuah organisasi memublikasikan konten mengenai isu kepentingan publik yang dihasilkan AI tanpa proses penyuntingan atau pengawasan manusia, konten tersebut harus diberi label yang jelas.
Demikian pula dengan konten deepfake yang menampilkan orang, suara, atau peristiwa secara realistis sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.
Komisi Eropa menjelaskan bahwa tujuan utama regulasi ini bukan membatasi inovasi AI, melainkan meningkatkan transparansi sehingga masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas.
Regulasi tersebut juga dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pengguna sekaligus menjaga integritas informasi digital.
Sebagai panduan implementasi, Komisi Eropa telah menerbitkan Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content yang bersifat sukarela.
Dokumen ini berisi langkah-langkah praktis mengenai cara menandai konten AI, penggunaan ikon standar, serta mekanisme pelabelan yang dapat diterapkan oleh perusahaan teknologi dan organisasi yang memanfaatkan AI generatif.
Meskipun sebagian platform digital seperti TikTok, Meta, dan Google telah lebih dahulu menerapkan label pada konten AI, AI Act menghadirkan standar yang lebih seragam di seluruh Uni Eropa.
Dengan adanya aturan yang sama, perusahaan diharapkan memiliki acuan yang jelas mengenai bentuk pelabelan dan kewajiban transparansi yang harus dipenuhi.
Aturan ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga dapat berdampak pada penyedia layanan AI dari luar kawasan yang menawarkan produk atau layanannya kepada pengguna di negara-negara anggota Uni Eropa.
Karena itu, pengembang model AI global dan penyedia platform digital perlu menyesuaikan sistem mereka agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban transparansi tersebut, AI Act menetapkan sanksi administratif berupa denda yang dapat mencapai 15 juta euro atau sekitar 3 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
Beberapa kewajiban teknis, terutama terkait penandaan konten yang sudah beredar sebelum aturan berlaku, masih diberikan masa transisi hingga 2 Desember 2026.
Penerapan kewajiban transparansi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam implementasi AI Act.
Melalui regulasi tersebut, Komisi Eropa berupaya membangun ekosistem AI yang lebih akuntabel dengan menempatkan transparansi sebagai fondasi utama penggunaan teknologi kecerdasan buatan, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi digital, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik terhadap teknologi AI.
Baca Juga: Uni Eropa Wajibkan Google Buka Android untuk Asisten AI
