.png)
WAKIL Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara tidak menurunkan produktivitas pegawai. Hal itu disampaikan setelah ia meninjau pelaksanaan pola kerja fleksibel di Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung, Jumat, 10 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Yang WFH ada kewajiban absen setiap pagi, menyampaikan laporan pekerjaan, kemudian absen sore. Artinya tetap dilakukan seperti biasa. Jadi WFH ini tidak mengurangi produktivitas pegawai,” kata Wiyagus melalui keterangan resminya dikutip pada Sabtu, 11 April 2026.
Ia mengklaim penerapan kombinasi work from office (WFO) dan WFH yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik. Menurut dia, seluruh loket pelayanan di mal pelayanan publik tetap beroperasi normal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Masyarakat tidak terganggu dengan adanya Surat Edaran ini. Kenapa? Karena loket-loket yang ada tidak ada yang berkurang. Kemudian juga petugas semuanya melayani seperti biasa,” ujar dia.
Kementerian Dalam Negeri mulai menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat sejak awal April 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem kerja pemerintahan.
Wiyagus mengatakan sejumlah layanan tetap dikecualikan dari kebijakan WFH, seperti layanan kedaruratan, kebencanaan, pemadam kebakaran, dan kesehatan. Ia mencontohkan layanan di rumah sakit tetap berjalan penuh, termasuk unit gawat darurat, perawatan bayi, dan kebidanan.
Pejabat struktural seperti sekretaris daerah, camat, hingga lurah tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah, kata dia, juga memanfaatkan sistem digital untuk mengawasi disiplin ASN yang bekerja dari rumah, termasuk melalui presensi dan laporan kinerja harian.
Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara ditetapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak global. ASN di instansi pusat dan daerah dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Kebijakan ini juga merespons dinamika geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari mitigasi tekanan eksternal.
