.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis 98 Masinton Pasaribu mendesak agar upaya penulisan ulang sejarah yang tengah digodok Kementerian Kebudayaan dilakukan tanpa sedikitpun menghilangkan peristiwa.
Menurut dia, penulisan ulang sejarah seharusnya menjadi momentum untuk menciptakan rekonsiliasi bangsa dari pelbagai peristiwa lampau, misalnya pada Tahun 47, 65, 66, hingga 98.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Penulisan ini harus diletakan dalam aspek pelurusan. Tidak boleh dihilangkan satu kata pun," kata Masinton setelah menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Mei 2025.
Adapun, Kementerian Kebudayaan tengah menyusun 12 jilid buku sejarah dari era prasejarah sampai era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Masalahnya, dalam laporan Tempo berjudul "Amputasi Gerakan Reformasi dalam Buku Sejarah Indonesia" yang terbit pada 21, Mei 2025 menyebutkan, buku godokan itu menghilangkan banyak peristiwa sejarah penting.
Pada jilid 9 misalnya yang berjudul "Orde Baru" tak menjamah peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei. Padahal, peristiwa itu menjadi peristiwa penting yang menjadi sejarah perjuangan bangsa.
Menurut Masinton, penghilangan peristiwa tersebut bukan hanya merupakan upaya untuk membodohi generasi mendatang ihwal yang terjadi di masa lalu. Namun, juga mengkhianati perjuangan bangsa untuk memperoleh kebebasan dan demokrasi.
"Sekali lagi, penulisan ulang hanya boleh diletakan dalam aspek meluruskan," kata Bupati Tapanuli Tengah itu.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan beralasan menuliskan ulang sejarah untuk menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan.
Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
Buku sejarah ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa proses penyusunan buku sejarah Indonesia tersebut saat ini masih berlangsung dan dikerjakan oleh para sejarawan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), saat 80 tahun Indonesia merdeka," ujar Fadli Zon.
