Alasan Gubernur Lemhannas Bilang Pendidikan Militer Bukan untuk Anak Nakal

6 hours ago 4

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer. Program yang diberi nama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan itu bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan telah dilaksanakan sejak Kamis, 1 Mei 2025.

Program ini menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong. Dedi mengatakan program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta.

“Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Menanggapi kebijakan Dedi Mulyadi itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyebutkan pendidikan militer bukan untuk anak-anak nakal, melainkan orang-orang terpilih dan terbaik.

Dia menanggapi wacana pengkajian gagasan Dedi Mulyadi membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

“Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,” ujar Ace dalam konferensi pers acara Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT Ke-60 Lemhannas di Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ace menyebutkan, selain membentuk kedisiplinan dan patriotisme, kewibawaan pendidikan militer harus dijaga sebagai pendidikan yang diarahkan untuk aspek akademis, emosional, serta kepemimpinan, yang harus dibentuk berdasarkan proses sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Sebab, kata dia, perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya.

Karena itu, mengenai rencana pengkajian membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer, Ace berharap pengkajian bisa dilihat dalam perspektif yang komprehensif dan holistik. Perspektif tersebut, kata dia, adalah dengan melihat pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku harus dilihat secara utuh.

“Tidak boleh, misalnya, setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke militer,” tuturnya.

Daripada memasukkan anak nakal ke barak militer, Ace menyarankan sebaiknya terdapat institusi lain yang bisa dijadikan tempat memperbaiki perilaku anak tersebut.

Dia menjelaskan Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi yang dimaksud, seperti lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan lain sebagainya.

Pemerintah Kaji Pengiriman Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah di barak militer.

Namun Hasan menekankan, selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.

“Sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah,” kata Hasan di Jakarta, Sabtu, 10 Mei 2025.

Hasan mengimbau masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini, melainkan mengkritiknya secara bersama-sama. Dia menyarankan masyarakat memantau terlebih dahulu keberhasilan program yang telah berjalan di Jawa Barat itu, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.

“Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu,” ujarnya.