.png)
KEMENTERIAN Sosial atau Kemensos akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026 untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Sebagai persiapan, TIM Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh rencananya akan merekrut guru dan murid pada April 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.
Gus Ipul mengatakan rekrutmen guru dan penjaringan siswa untuk sekolah rakyat akan dimulai pada pertengahan atau akhir April 2025. Mensos mengatakan pemerintah butuh lebih dari 1.000 guru di 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi.
Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.
Alasan DPR Rekomendasikan Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati merekomendasikan agar sekolah rakyat ditempatkan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Sebab, kata dia, pelaksanaan sekolah rakyat lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemendikdasmen.
Apalagi, kata Esti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyebutkan guru sekolah rakyat akan direkrut dari lulusan program Pendidikan Program Profesi Guru atau PPG dengan kualifikasi tertentu.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 15 April 2025.
Adapun pimpinan komisi yang membawahi bidang pendidikan tersebut menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG akan menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Meski demikian, Esti mengingatkan insentif dan jenjang karier guru tersebut juga perlu dipertimbangkan.
“Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga berpendapat perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar sekolah rakyat tidak terhenti di tengah jalan. Dia mengatakan Komisi X DPR akan memantau proses dan perkembangan kebijakan ini. Dia menuturkan DPR juga akan memastikan alokasi anggaran akan memadai, mekanisme rekrutmen guru berjalan transparan, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum.
Mensos Sebut Semua Kementerian Punya Peran yang Sama
Menanggapi pernyataan Esti tersebut, Mensos mengatakan semua kementerian memiliki peran yang sama, yakni pembantu Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, dia berujar tidak ada bedanya sekolah rakyat di bawah Kemendikdasmen maupun Kemensos. “Semua ini adalah pembantu presiden, kita harus saling memperkuat satu dengan yang lain,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu menyebutkan sekolah rakyat adalah salah satu bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. Dalam menjalankan perintah tersebut, kata dia, Presiden meminta semua kementerian berbagi tugas menjadikan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun ini.
Menurut dia, tidak ada kementerian yang paling sesuai dan tidak sesuai dalam menjalankan misi tersebut. “Makanya ada retret segala macam. Itu biar kami jadi satu tim. Jadi istilahnya superteam bukan superman," tutur Gus Ipul.
Kemensos Buka Desk Sekolah Rakyat
Adapun Kemensos telah membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai pusat informasi terpadu bagi program tersebut pada Rabu, 16 April 2025. Desk ini akan diisi oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah rakyat.
Mensos mengatakan Desk Sekolah Rakyat akan dibuka selama lima hari, pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025, dan Senin-Rabu, 21-23 April 2025, di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.
Dia menuturkan desk tersebut akan melayani pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, perekrutan guru dan murid, serta dukungan sarana prasarana dan dukungan yang diperlukan.
Sebanyak 80 pemerintah daerah (pemda) dari berbagai wilayah di Indonesia mendatangi desk tersebut pada hari pertama pembukaannya. Menurut Gus Ipul, angka tersebut akan terus bertambah hingga 280 laporan dalam lima hari ke depan. “Semuanya itu diperkirakan 280-an kabupaten/kota dan provinsi yang akan ikut dalam proses komunikasi kami bersama seluruh kementerian,” ujarnya melalui keterangan resminya, Kamis.
Menurut dia, kedatangan puluhan perangkat pemda tersebut bermaksud berkonsultasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat mengenai persiapan membangun sekolah rakyat di daerahnya.
“Misalnya, dari sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja. Mulai dari tanah, luas minimalnya berapa, kemudian perizinannya, kemudian surat-suratnya, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan gedung sekolah rakyat,” tutur Mensos.
Selain menyediakan bangunan, kata dia, pemda harus mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi sekolah itu, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga peserta didik. “Daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dan mencukupi syarat,” ucapnya.
Ervana Trikarinaputri dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan Kodam Udayana Lanjutkan Kerja Sama dengan Unud
