Amnesty Desak Penarikan TNI dari Pengamanan Demo Mahasiswa

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar aparat militer yang dikerahkan bersama personel Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026, segera ditarik dari lapangan.

Menurut Usman, pengerahan aparat gabungan TNI dan Polri dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa. “Pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam jumlah masif di ruang publik sering kali menciptakan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 juni 2026.

Aktivis 1998 itu juga menyoroti keterlibatan TNI dalam penanganan aksi protes sipil. Menurut Usman, TNI sebagai alat pertahanan negara tidak memiliki mandat maupun pelatihan untuk mengendalikan massa sipil, berbeda dengan polisi yang memang memiliki fungsi tersebut. Ia menegaskan, peserta aksi adalah warga negara yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai, bukan pihak yang harus diperlakukan sebagai ancaman.

Usman juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan peristiwa kekerasan pada Tragedi Agustus 2025. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai contoh dampak dari penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, yang berujung pada penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, hingga korban luka dan jiwa.

“Negara wajib menyediakan ruang aman bagi warga yang menyampaikan pendapat,” ujarnya. Usman juga mendorong agar polisi tidak melakukan represi kepada para peserta dan menggunakan cara-cara penertiban yang persuasif.

Ia meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif serta menghindari tindakan represif terhadap peserta aksi. Usman juga mendorong Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Di antaranya, evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan terhadap militerisasi di ranah sipil. “Demonstrasi mahasiswa bukan ancaman keamanan negara. Aparat harus melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan keselamatan demonstran,” kata Usman.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama TNI menyiapkan pengamanan untuk aksi yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan sebanyak 4.151 personel dikerahkan, terdiri atas 500 prajurit TNI dan 3.651 anggota Polri.

Menurut Budi, Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Ia mengimbau peserta aksi untuk melakukan demonstrasi secara tertib dan tetap menghormati pengguna jalan di sekitar lokasi aksi. “Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi dalam keterangan tertulis pada Kamis, 11 Juni 2026.

Beberapa aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat siang. Sejauh ini, rencana demo yang telah terkonfirmasi adalah Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan serta Aksi Indonesia Bangkrut yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). Adapun Aliansi UNJ Melawan akan menggelar aksi di lingkungan kampus di Rawamangun, Jakarta Timur pada pukul 13.00 WIB.

Massa Aksi Indonesia Bangkrut yang semula hendak digelar di Bundaran HI dipaksa polisi dialihkan ke depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, lebih dari 1.000 mahasiswa akan mengikuti demonstrasi tersebut. Massa diberangkatkan dari Kampus UI, Depok, menggunakan sejumlah bus yang dibagi dalam 16 kloter. Saat ini mereka masih tertahan oleh polisi di kawasan Semanggi dan Senayan, Jakarta Pusat.