.png)
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menemui perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemui pimpinan DPR RI pada pukul 18.00 WIB. Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu menghasilkan beberapa poin.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR sudah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan tuntutan mahasiswa langsung disampaikan langsung ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadlia, serta Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, melalui sambungan telepon.
Dasco mengatakan aspirasi mahasiswa kepada DPR RI juga sudah diterima. “Inshaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco, Jumat 19 Juni 2026.
Wakil Ketua DPR RI dari fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan poin-poin hasil pertemuan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Mereka menyampaikannya saat menemui massa aksi di atas mobil komando seusai pertemuan.
Berikut poin-poin hasil pertemuan yang disampaikan pimpinan DPR RI:
1. Pembebasan Mahasiswa
Saan Mustopa mengatakan status tersangka 16 mahasiswa Universitas Trisakti dalam aksi demonstrasi peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti di depan Balai Kota Jakarta tahun lalu akan dicabut. DPR juga sepakat membebaskan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang ditangkap sebelum demonstrasi dimulai.
“Terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang, yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses, tadi Ketua Komisi III sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, inshaallah, mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” kata Saan di depan Gedung DPR RI.
Polda Metro Jaya menetapkan 16 mahasiswa Trisakti yang ikut serta dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta yang berakhir ricuh. Mereka dituding melakukan tindak pidana penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan, hingga melawan petugas. Saat itu massa aksi mencoba memaksa masuk ke kompleks Balai Kota dan menyerang petugas pengamanan dalam yang berjaga di pintu gerbang.
Polisi menjerat para tersangka dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 160 tentang penghasutan, Pasal 170 tentang kekerasan bersama, Pasal 351 tentang penganiayaan, serta Pasal 212, 216, dan 218 tentang perlawanan terhadap petugas. Ancaman hukuman dari pasal-pasal itu berkisar antara empat bulan hingga enam tahun penjara.
Sedangkan dua mahasiswa Mercu Buana ditangkap polisi sebelum berdemonstrasi di depan DPR RI kemarin. Keduanya ditangkap karena membawa bensin sebelum demonstrasi.
“Karena kenapa ditahan? Karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas!” ujar Saan.
2. Masalah MBG
Saan mengatakan perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi langsung ke Kepala BGN Nanik S. Deyang melalui sambungan telepon. Menurut Saan, dari hasil evaluasi dan penyisiran, BGN bisa menghemat Rp 70 triliun program makan bergizi gratis dari anggaran yang tidak efektif.
“Nanti kalau teman-teman masih belum (puas) menanyakan lagi, nanti DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung,” ujar Saan.
3. Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM
Pimpinan DPR juga menyinggung tuntutan mahasiswa ihwal kelangkaan BBM di Jakarta Barat dan daerah lain. Saan mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa. Bahlil, kata Saan, berjanji menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita minta terutama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat,” kata Saan.
4. Janji Fasilitasi Mahasiswa Dialog dengan Pemerintah
Saan juga menyampaikan DPR berjanji memfasilitasi mahasiswa untuk dialog secara langsung dengan eksekutif. Adapun tuntutan lain akan dikomunikasikan dan disampaikan kepada pemerintah.
DPR akan menyampaikan tuntutan mahasiswa soal stabilitas ekonomi, stabilitas politik, evaluasi program hingga guru honorer dan sebagainya ke pemerintah. “Ada guru-guru honorer dan sebagainya itu nanti akan disampaikan semua. Soal penegakan supremasi sipil juga tadi disampaikan, dan nanti kita akan langsung juga tindaklanjuti dengan pihak-pihak yang terkait,” kata Saan.
