Banggar DPR: Anggaran MBG 2027 Jadi Rp 174 Triliun

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan akan ada pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis seiring dengan pembatasan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi pada 2027.

Said menghitung, pemangkasan jumlah dapur MBG dari 27 ribu titik menjadi 21 ribu lokasi bisa menghemat puluhan triliun uang negara. “Kalau dari Rp 268 triliun (turun) ke Rp 174 triliun ya tinggi lah (persentase pengurangannya),” kata Said di gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Said, anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan lebih dari Rp 174 triliun pada tahun depan. Namun, dia juga membuka peluang bisa jadi anggaran MBG diturunkan lagi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 bersama pemerintah. Pengesahan RUU APBN itu dijadwalkan pada September 2026.

“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu,

Said berpendapat, perubahan alokasi anggaran untuk MBG tidak perlu direspons secara reaktif. Termasuk bila ada pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran, kata dia, tidak akan menjadi soal selama tata kelola MBG dijaga sehingga para penerimanya mendapatkan sajian makanan berkualitas.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'Lah kok turun?' Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas,” ucap Said.

Badan Gizi Nasional belum memastikan anggaran untuk MBG tahun 2027. Meski demikian, sudah ada alokasi pagu indikatif Rp 270 triliun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk penerima manfaat sebanyak 81,5 juta orang pada tahun depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, angka itu belum final dan belum ada pembahasan lanjutan dengan dua kementerian tersebut. “Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), nah itu kami exercise berapa nilainya,” katanya saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Arumsari mengatakan akan ada efisiensi kembali agar MBG lebih tepat sasaran. Pada tahun 2026, anggaran BGN telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemangkasan anggaran menjadi Rp 268 triliun untuk penghematan. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin dana yang digunakan untuk MBG menjadi lebih efisien.

“Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ucap Purbaya, Selasa, 19 Mei 2026.

Adapun realisasi anggaran MBG hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun atau 22,4 persen dari pagu anggaran semula Rp 335 triliun. Dengan belanja itu, MBG telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).