.png)
KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan setiap proses pengadaan barang untuk program makan bergizi gratis (MBG) telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ia mengklaim penggunaan anggaran selalu menggunakan mekanisme berlapis yang melibatkan berbagai lembaga.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pada tahap pengadaan, misalnya, Dadan menyebutkan harus ada proses peninjauan lebih dulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan seluruh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Begitu pula dalam proses pembayaran, kata dia, harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan. "Dalam proses pembayaran semuanya di-approve (setujui) oleh Kemenkeu," tuturnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 9 Maret 2026.
Ahli serangga dan proteksi tanaman IPB University ini menjelaskan, setiap program pengadaan dalam program MBG selalu dibahas lebih dulu dalam forum tripartit yang melibatkan tiga lembaga, yakni BGN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta Kementerian Keuangan.
Dadan berujar mekanisme yang sama juga berlaku ketika membahas sumber anggaran yang akan digunakan. Menurut dia, prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara adalah tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan.
"Dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," tuturnya.
Sebelumnya, proses pengadaan 21 ribu unit sepeda motor oleh BGN disorot setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menolak usulan pengadaan kendaraan tersebut. Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan sepeda motor dan komputer untuk program tersebut pernah diajukan tahun lalu.
Meski begitu, usulan tersebut kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut merespons video viral yang memperlihatkan gudang penuh sepeda motor dengan logo Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan belakangan mengkonfirmasi bahwa motor tersebut adalah kendaraan dinas yang akan dibagikan ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.
“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 April 2026.
Respons Kemenkeu terhadap pengadaan tahun ini, menurut dia, seharusnya sama seperti tahun lalu. Oleh sebab itu, Purbaya menyatakan akan kembali mengecek detail anggaran pengadaan motor listrik tersebut.
Menurut Bendahara Negara itu, pengadaan sepeda motor untuk MBG bukan tidak diperbolehkan. Namun Purbaya menilai anggaran MBG seharusnya diprioritaskan untuk penyediaan makanan.
Tempo telah berupaya mengkonfirmasi ihwal persetujuan pembelian sepeda motor dan pernyataan Purbaya tersebut kepada Dadan. Namun pesan konfirmasi yang dikirim Tempo belum direspons.
Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Temuan Awal Komnas: Teror Air Keras Pelanggaran HAM
