.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa salah satu stafnya mendapatkan panggilan tiga kali dari nomor seluler tidak dikenal pada Sabtu tengah malam, 15 Maret 2025. Setelah menelusurinya melalui aplikasi Get Contact, Dimas menyebut nomor itu milik personel Datasemen Intelijen atau Denintel TNI Angkatan Darat.
Panggilan telepon yang diterima salah satu staf Kontras itu terjadi sebelum pengurus lembaga ini melaporkan bahwa kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, disambangi tiga orang tidak dikenal pada Ahad dini hari, 16 Maret 2025, sekitar pukul 00.16 WIB. Dari tangkapan layar kamera pengawas yang terpasang di depan pagar, tampak dua pria mengenakan pakaian hitam dan seorang lainnya memakai kaos berwarna krem.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus sedang berada di kantornya saat kedatangan tiga orang asing itu. Andrie mengatakan ketiga pria itu menekan bel berkali-kali tanpa tujuan yang jelas.
Andrie saat itu sedang berada di balkon kantornya yang menghadap ke arah pagar. Dari lantai dua itu, dia lantas menanyakan dari mana asal ketiga orang tersebut. “Kami sempat menanyakan dari mana? Salah seorang berbaju hitam kemudian menjawab “dari media” sambil terus membunyikan lonceng di pagar kami,” ujar Andrie saat dihubungi, Ahad, 16 Maret 2025. Ketiga pria asing itu menekan lonceng selama lebih kurang lima menit.
Dimas Bagus menilai peristiwa panggilan dan pemantauan oleh orang tak dikenal itu sebagai dugaan intimidasi. Sebab, dalam satu pekan terakhir KontraS getol melontarkan kritik terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama desakan untuk menunda atau menghentikan sementara proses pembahasan revisi UU TNI itu.
“Kami yakin bahwa ada beberapa pihak yang terganggu dengan advokasi yang dilakukan oleh Kontras,” kata Dimas melalui pesan suara kepada Tempo pada Ahad. Dia menyebut Kontras menyampaikan informasi dugaan intimidasi ini ke publik sebagai langkah mitigasi supaya bisa saling menjaga antar warga.
Andrie Yunus adalah satu dari sekian perwakilan aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar Komisi I dan pemerintah di hotel Fairmont pada Sabtu, 15 Maret 2025. Dalam aksi itu, Andrie dan sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.
Mereka juga mengkritik proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel bintang lima itu. "Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer," kata Andrie.
Tempo sudah mencoba meminta tanggapan mengenai dugaan intimidasi ini kepada Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan belum dibalas.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak Daftar Inventarisasi Masalah revisi UUTNI yang disampaikan pemerintah ke DPR. Alasannya, belanja masalah yang ada dalam DIM itu dianggap masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia seperti aparat di jabatan sipil. Dwifungsi militer terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1966 hingga 1998.
Ketua Komisi bidang pertahanan DPR DPR Utut Adianto mengatakan pembahasan revisi UU TNI tidak didasarkan atas kepentingan segelintir orang maupun kelompok. Utut berujar, negara selalu dijadikan orientasi utama dalam membuat undang-undang. "Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk Merah Putih," katanya ditemui di sela-sela rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Nandito Putra dan Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
