.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah pejabat berlatar belakang militer dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Di zaman Prabowo ada kurang lebih sepuluh individu dengan latar belakang militer, dan bahkan satu orang dengan status militer aktif, yaitu Seskab (Sekretaris Kabinet) Teddy Indra Wijaya,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya saat konferensi pers menyikapi revisi Undang-Undang TNI, di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dimas Bagus Arya membandingkan kabinet Prabowo dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut KontraS, setidaknya terdapat sepuluh individu dengan latar belakang militer dalam kabinet Prabowo, termasuk satu orang dengan status militer aktif, yakni Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Hal ini jauh lebih banyak dibandingkan kabinet Jokowi, yang hanya memiliki dua pejabat berlatar belakang militer pada periode pertama, yaitu Tedjo Edhy Purdijatno (Menko Polhukam) dan Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan).
Pada periode kedua Jokowi, hanya ada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, pada kabinet pertama SBY, hanya Sudi Silalahi, seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI AD, yang menduduki jabatan publik.
Dimas menyoroti bahwa meskipun Prabowo dan SBY sama-sama memiliki latar belakang militer, terdapat perbedaan dalam cara mereka mengakomodasi politik militer dalam kabinetnya. Selain dalam kabinet inti, KontraS juga mencatat keberadaan individu berlatar belakang militer yang menduduki posisi strategis dalam implementasi program prioritas Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Lima orang dengan latar belakang militer mengisi posisi strategis di lembaga ini, termasuk purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD Lodewyk Pusung sebagai wakil ketua.
Selain itu, terdapat beberapa prajurit militer aktif yang menempati jabatan sipil, termasuk Seskab dan Direktur Utama Perum Bulog. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI AD Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog, yang memicu perdebatan mengenai penempatan militer aktif di jabatan sipil.
1. Mayor Teddy Indra Wijaya Seskab dengan Status Militer Aktif
Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada 20 Oktober 2024 mendapat sorotan karena ia masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif. Selain itu, kenaikan pangkatnya dari mayor menjadi letnan kolonel juga menimbulkan polemik karena dilakukan tanpa melalui pendidikan Seskoad TNI.
Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menjelaskan bahwa kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi Teddy melalui mekanisme Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP), yang diberikan kepada prajurit berkontribusi besar bagi TNI dan negara. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa posisi Seskab berada di bawah struktur Menteri Sekretariat Negara, sehingga masih memungkinkan bagi prajurit aktif untuk menjabat.
Namun, penunjukan Teddy tetap menuai kritik, terutama karena dalam peraturan terbaru, posisi Seskab ditempatkan sebagai aparatur sipil negara (ASN) eselon II, yang seharusnya tidak bisa diisi oleh militer aktif.
2. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Direktur Utama Bulog dari Militer
Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama Perum Bulog per 7 Februari 2025 menggantikan Wahyu Suparyono. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI dan kemudian menjadi Komandan Jenderal Akademi Militer (Akmil) TNI.
Penunjukan Novi Helmy memunculkan polemik karena ia masih berstatus sebagai anggota aktif TNI saat diangkat menjadi Dirut Bulog. Namun, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa Novi Helmy telah resmi berhenti sebagai tentara aktif sejak pengangkatannya sebagai Dirut Bulog.
3. Lodewyk Pusung Diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
Presiden Prabowo Subianto mengangkat Lodewyk Pusung, seorang pensiunan jenderal bintang dua TNI, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa latar belakang militer Lodewyk dinilai sesuai untuk tugas operasional di lapangan.
Lodewyk sebelumnya telah terlibat dalam kelompok kerja Badan Gizi sejak Februari 2024, sebelum badan ini resmi dibentuk. Badan Gizi Nasional sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 pada Agustus lalu untuk mengakomodasi program utama Prabowo-Gibran, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan TNI dalam program MBG semakin kuat dengan adanya 514 lokasi dapur yang disiapkan oleh TNI Angkatan Darat, di mana 84 di antaranya telah terbangun.
Nabiila Azzahra, Sapto Yunus, Linda Lestari, dan Anastasya Lavenia Y turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
