.png)
KALANGAN dosen turut hadir dalam aksi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang dipusatkan di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin 15 Juni 2026. Dalam aksi bertajuk 'Menuju Indonesia Bangkrut', dosen yang juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta Agus Triyanta ikut turun ke jalan mengawal para mahasiswa menyuarakan tuntutan pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kian melenceng.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Para mahasiswa mengenakan jas almamater biru mereka membentuk formasi lingkaran besar di tengah persimpangan jalan Titik Nol dan bergantian berorasi bersama dosen mereka. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta Agus Triyanta menuturkan aksi turun jalan ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa pada nasib bangsa sekaligus upaya merawat demokrasi.
"Kampus harus bisa menjadi penjaga dan penyeimbang jalannya demokrasi, sebab ketika pemerintahan itu tidak ada kekuatan penyeimbang maka hanya akan bergerak tanpa arah," kata Agus.
Agus tak menampik, gelombang protes kalangan mahasiswa dan aktivis yang terjadi belakangan ini karena dipicu langkah pemerintah yang dinilai mulai keluar alur.
Menurut dia, pemerintahan baru di era Prabowo-Gibran mulai tak seimbang karena banyak aspirasi dan tuntutan masyarakat tak didengar. Mulai dari program-program yang dinilai memboroskan anggaran dan pembuatan kebijakan yang mengancam demokrasi hingga ekonomi.
"Sehingga aksi para mahasiswa turun ke jalan ini untuk memperluas ruang suara-suara yang belum diakomodir oleh pemerintah itu," kata dia.
Adapun Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII Muhammad Radin Nabil Akbar menuturkan, persoalan ekonomi sengaja dipilih untuk menjadi titik tekan atau fokus utama gerakan kali ini.
Ia memaparkan pada unjuk rasa tersebut pihaknya membawa sedikitnya enam tuntutan utama. Namun semua bermuara dan terfokus pada isu ekonomi, selaras tajuk pergerakan yang mereka usung mengenai bayang-bayang kebangkrutan Indonesia.
Radin menambahkan bahwa kemerosotan nilai mata uang rupiah telah memicu efek domino yang sangat masif, salah satunya berujung pada melonjaknya harga bahan bakar minyak di pasaran hingga bahan pokok.
Namun di satu sisi, pemerintahan Prabowo justru abai dan terus menjalankan program-program yang dinilai hanya pemborosan dan menjadi ladang permainan elit seperti proyek makan bergizi gratis (MBG).
"MBG telah mengabaikan aspirasi rakyat kecil, itu bentuk arogansi kekuasaan, dan potensi penyimpangan dari prinsip kedaulatan ekonomi rakyat," kata dia.
MBG, kata dia, menunjukkan pola kebijakan yang mengabaikan tata kelola yang adil yang dibungkus pelayanan sosial.
"Program itu pada akhirnya terlihat hanya bentuk kepentingan elit politik, pengucilan sektor usaha rakyat serta lemahnya partisipasi publik di dalamnya," ungkapnya yang mendesak pemberhentian program itu.
