.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Alia Noorayu Laksono mendukung program pemutihan ijazah bagi warga Jakarta yang digagas Gubernur Pramono Anung. Dia kerap menemukan kasus ijazah ditahan oleh sekolah setiap menemui warga di daerah pemilihannya. "Selalu ada saja warga yang saya temui mengatakan belum memegang ijazahnya," ujar Alia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut dia, kendala finansial menjadi penyebab utama warga Jakarta tidak mampu menebus ijazah dari sekolah. Padahal, ijazah merupakan salah satu syarat dalam mencari pekerjaan formal. Alia menegaskan mendukung kebijakan Gubernur Pramono menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jakarta untuk menebus ijazah warga yang ditahan sekolah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menilai penahanan ijazah oleh sekolah karena masalah finansial seperti menciptakan lingkaran setan. "Kalau tidak bisa cari pekerjaan, mereka tidak bisa menghasilkan uang untuk menebus ijazah. Tapi kalau tidak pegang ijazah, mereka juga tidak bisa cari pekerjaan. Jadi siklusnya terus seperti itu," ujar politikus Partai Golongan Karya itu.
Pada 25 April 2025, Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan bantuan pemutihan untuk 117 penerima manfaat yang ijazahnya ditahan sekolah. Kegiatan penyerahan bantuan itu berlangsung di Gedung Dinas Pendidikan Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan. "Pada Jumat 25 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan pendidikan penebusan ijazah tahap I kepada 117 penerima bantuan dengan nilai Rp 596.422.200," ujar juru bicara gubernur Jakarta, Chico Hakim.
Setelah bantuan tahap pertama untuk 117 penerima manfaat, Gubernur Pramono Anung akan menebus 250 ijazah yang ditahan sekolah di Jakarta pada Jumat, 2 Mei 2025. Pemutihan tersebut menjadi gelombang kedua penebusan ijazah dari Pemerintah Provinsi Jakarta untuk tahun ini.
