Istana Minta Hotman Tak Bawa Nama Prabowo di Kasus Febrie

ISTANA Kepresidenan meminta Hotman Paris tidak mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dalam pembelaan kliennya, eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat menyerahkan proses hukum terhadap Febrie sesuai mekanisme yang berlaku. “Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku,” kata Prasetyo di Kompleks DPR, Jakarta, 20 Juli 2026.

Juru bicara Istana Kepresidenan ini menegaskan penegakan hukum terhadap Febrie atau pejabat tinggi lain tidak harus mendapat izin presiden. “Saya rasa sih kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa enggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu,” kata Prasetyo.

Sebelumnya kuasa hukum Febrie, Hotman Paris Hutapea, mengatakan penetapan tersangka kliennya dilakukan tanpa meminta izin atau memberitahu Presiden Prabowo. Padahal, kata Hotman, Febrie adalah kebanggaan Prabowo karena sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengembalikan Rp 430 triliun kerugian kepada negara.

Hotman pun mempertanyakan mengapa penetapan tersangka terhadap Febrie dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden. Ia meminta publik mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolri.

"Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri 'hei kenapa enggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan itu terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo?'. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin," kata Hotman usai mendampingi Febrie di Kejaksaan Agung, Jumat, 17 Juli 2026.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diduga terseret dalam tiga perkara yang disidik oleh kepolisian, yakni korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penanganan perkara PT Asabri periode 2020-2024, PT Krakatau Steel periode 2023-2025, dan pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU oleh beberapa perusahaan.

Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi pada 8-9 Juli 2026.

Di hari penggeledahan 13 lokasi tersebut, rumah Febrie di Jalan Radio I, Kramat Pela, Jakarta Selatan dijaga lebih dari satu regu Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Para prajurit menenteng senjata laras panjang berjaga di gerbang utama rumah. Ada pula yang berjalan di taman depan rumah Febrie. Beberapa jam kemudian, puluhan anggota TNI mendatangi kompleks Polda Metro Jaya sekitar pukul 03.40 WIB pada Kamis, 9 Juli 2026.