.png)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut sebanyak 250 badan usaha milik negara atau BUMN ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan per akhir Juli 2026. Adapun Prabowo menyampaikan ini dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, hari ini.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku kaget ketika menerima informasi bahwa jumlah BUMN mencapai 1.077 entitas. Menurut Prabowo, pemerintah saat ini berfokus melakukan pembenahan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kata Kepala Negara, banyak BUMN membentuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan sehingga tata kelolanya perlu ditertibkan. Prabowo pun mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang sejak dibentuk pada Februari 2025 lalu telah berhasil memangkas jumlah BUMN yang beroperasi.
“Di akhir bulan ini, akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, merger, sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN,” ujar Prabowo di hadapan pejabat Kabinet Merah Putih, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Prabowo pun meminta penutupan perusahaan-perusahaan pelat merah ini tetap berlanjut hingga akhir tahun. Dia menargetkan jumlah BUMN yang tersisa hanya 350 perusahaan hingga akhir 2026. Kata Prabowo, para pembantunya menyanggupi permintaan itu. "Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi. Berkurang dari 1.077 akan menjadi maksimal 350," ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar, pemangkasan jumlah BUMN telah menghemat biaya overhead alias pengeluaran di luar proses produksi yang dilakukan mencapai puluhan triliun. “Biaya rutin yang bisa diselamatkan Rp 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp 50 triliun,” ucap Prabowo.
Ia memperkirakan nilai penghematan tersebut masih bisa meningkat seiring berlanjutnya proses penertiban dan konsolidasi BUMN. “Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa bisa mendekati Rp 70-80 triliun,” kata eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini.
