.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan membantah kabar bahwa Rusia pernah menyampaikan permintaan untuk menggunakan pangkalan udara di wilayah Indonesia. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan bahwa tidak ada pembahasan soal itu dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Rusia beberapa waktu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Seingat saya, saya juga kemarin mengecek notulensi ya. Memang pada saat pertemuan dengan Sekjen Dewan Keamanan Rusia, tidak ada sama sekali pembahasan itu,” ujar Frega saat ditemui di kantornya, Rabu, 16 April 2025.
Namun, Frega menganggap Indonesia tetap pada prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif yang tak berpihak dan menjalin persahabatan dengan semua negara. “Karena kami tahu kita memang negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, dan kita berkawan dengan semuanya,” katanya.
Berita soal Rusia berencana membangun pangkalan udara di Indoneresia diwartakan oleh media Australia, ABC. Dalam artikel berjudul "Russia 'Working Quietly' on Indonesia Military Ties Before Air Base Storm" ABC menuliskan rencana Rusia itu.
Dalam laporannnya, ABC mengatakan bahwa Rusia telah meminta untuk menempatkan pesawat tempur di sebuah pangkalan udara di Indonesia. ABC menulis bantahan dari Indonesia namun menyebut hubungan antara Moskow dan Jakarta kian mesra.
Jaga Jarak dari Konflik Global
Prioritas utama pemerintah saat ini, kata dia, menjaga stabilitas domestik serta mendorong modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Oleh karena itu, Indonesia tak ingin terseret dalam konflik antarnegara besar yang justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan militer dalam negeri.
“Kita butuh stabilitas, dan tentunya kita tidak ingin terjebak dalam konflik-konflik yang justru menghambat pertumbuhan kita maupun modernisasi,” katanya.
Kementerian Pertahanan, menurut Frega, kini mengedepankan bentuk kerja sama pertahanan yang bersifat terbuka, fleksibel, namun tidak mengikat secara strategis dalam bentuk aliansi militer. “Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Pak Menteri adalah membangun kerja sama internasional non-fakta pertahanan,” tuturnya.
Frega juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Setiap kebijakan atau kerja sama luar negeri selalu melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan, pada akhirnya, berada di bawah arahan langsung Presiden.
“Apabila nanti kita melakukan kerja sama, bagian dari diplomasi pertahanan, memang tidak bergerak sendiri,” ucapnya. “Kita akan selalu bergandengan tangan dengan kementerian luar negeri, dan tentunya mengikuti arahan dari Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai Chief of Foreign and Defense Policy.”
Pernyataan Frega menjadi penegasan terbaru bahwa Indonesia tidak akan menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari konflik kekuatan besar dunia. Meski menjalin relasi strategis dengan banyak negara, Indonesia bertekad tetap menjaga jarak dan menjunjung kedaulatan politik luar negeri yang independen.
“Ketika satu kebijakan dibuat, jangan sampai nanti kontraproduktif dan bahkan berdampak kepada kepentingan nasional dan kesehatan strategis Indonesia,” ucapnya.
