INFO TEMPO - Kementerian Pertanian, bagian dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, hingga 28 April 2026 sudah mentransfer Rp 877,1 miliar ke tiga provinsi terdampak.
Terjangan banjir pada November tahun lalu mengakibatkan rusaknya 94.742 hektare lahan sawah. Kerusakan terbagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan seluas 52.559 hektare, rusak sedang 19.005 hektare, dan rusak berat 23.178 hektare.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Aceh menjadi daerah dengan dampak paling signifikan, dengan 57.171 hektare lahan sawah di 19 kabupaten mengalami kerusakan. Rinciannya terdiri atas 27.843 hektare rusak ringan, 13.406 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare rusak berat.
Kerusakan ini diikuti oleh Sumatera Utara dengan total 31.128 hektare lahan sawah di 15 kabupaten. Dari jumlah tersebut, 22.274 hektare mengalami rusak ringan, 4.500 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat.
Sementara itu, Sumatera Barat mencatat tingkat kerusakan yang lebih kecil, dengan total 6.443 hektare lahan sawah terdampak. Luasan tersebut terdiri dari 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, dan 2.541 hektare rusak berat. Dari keseluruhan angka tersebut, 42.702 hektare lahan sawah telah ditetapkan sebagai target rehabilitasi.
Dana yang dikucurkan oleh Kementerian Pertanian ini ditujukan untuk mengembalikan produktivitas lahan. Aceh menjadi penerima alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 371,6 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk mendorong pemulihan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan sebesar Rp 152,9 miliar, rehabilitasi lahan Rp 64,5 miliar, serta pembangunan irigasi senilai Rp 154,2 miliar.
Di Sumatera Utara, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 287,7 miliar. Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan irigasi sebesar Rp 116,9 miliar, disusul optimalisasi lahan sebesar Rp 106,2 miliar, dan rehabilitasi lahan Rp 64,6 miliar.
Sementara itu, Sumatera Barat turut menerima dana pemulihan sebesar Rp 217,8 miliar. Anggaran ini dibagi untuk optimalisasi lahan Rp 101,4 miliar, rehabilitasi lahan Rp 16,2 miliar, serta pembangunan irigasi Rp 100,3 miliar.
Beriringan dengan alokasi anggaran ini, progres pemulihan mulai terlihat di masing-masing daerah. Di Aceh, pekerjaan konstruksi telah rampung pada 121 hektare lahan dan 3.681 hektare sudah dalam tahap pengerjaan. Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan dengan 331 hektare lahan selesai dikonstruksi dan 5.201 hektare masih dalam proses.
Adapun Sumatera Barat mencatat persentase tertinggi jika dibandingkan dengan total luas lahan yang rusak, dengan 1.877 hektare atau sekitar 29,13 persen telah selesai dikonstruksi. Selain itu, sebanyak 3.701 hektare lainnya tengah dalam tahap pengerjaan, sehingga secara keseluruhan ketiga provinsi tersebut telah menyelesaikan konstruksi di 2.309 hektare.
Pemulihan sektor ini tentunya menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengawal percepatan pemulihan lahan pertanian melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, mengingat sektor ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat. “Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya pada Februari lalu. (*)
.png)













































