Mendikdasmen: Skenario MBG Lewat Kantin Sekolah Belum Final

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan hingga saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) belum menetapkan keputusan final terkait rencana teknis pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mu'ti mengaku, dari hasil rapat terakhir kementeriannya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), masih mematangkan sejumlah skenario kebijakan operasional. Agar program itu dapat berjalan tepat sasaran dan efisien di lapangan.

"Belum ada keputusan soal itu (kantin sekolah untuk MBG), rapat terakhir dengan BGN masih membahas skenario kebijakan agar program berjalan sebaik-baiknya," kata Mu'ti di sela peresmian Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Ahad, 5 Juli 2026.

Menurut Mu'ti seluruh rencana pelaksanaan MBG termasuk pelibatan kantin sekolah dan pelayanan lainnya, wajib melewati proses pengkajian mendalam sebelum diterapkan secara resmi.  

Ia menyatakan, salah satu keputusan yang baru berhasil disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri adalah soal perubahan kriteria target penerima MBG.

Pemerintah melalui BGN, kata dia, telah menetapkan bahwa fasilitas makanan gratis tersebut ke depan sudah tidak akan dibagikan secara merata untuk seluruh siswa tanpa terkecuali.

Penerima MBG ini hanya akan diprioritaskan khusus bagi anak-anak sekolah yang dinilai benar-benar memerlukan bantuan pemenuhan gizi.  

"Yang sudah diputuskan dalam rapat itu soal penerima makan bergizi gratis, nanti tidak semua anak dapat tetapi yang memerlukan saja," kata dia.

Hanya saja,  mekanisme untuk mengubah target penyaluran itu masih dirembug dan disusun.

Lebih lanjut, Mu'ti menyatakan dalam pelaksanaan program ini, kementeriannya memosisikan diri sebagai pihak penerima manfaat terbesar. 

Oleh karena itu, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya akan mengikuti arahan dan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. 

Hal tersebut disebabkan karena BGN yang bertindak sebagai pusat penggerak atau living center utama dari seluruh implementasi program itu di Indonesia. 

Masukan yang sudah diberikan oleh kementeriannya kepada BGN, kata Mu'ti, diantaranya mengacu pada semangat awal program seperti yang sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG ini dulu oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik agar bebas dari stunting, sehingga diprioritaskan untuk yang paling membutuhkan," tutur Mu'ti.

Selain fokus pada aspek kesehatan fisik dan upaya pengentasan kasus stunting, Mu'ti menyatakan sekolah memiliki dimensi strategis yang sangat besar bagi penguatan aspek moral para siswa.

Ia menilai, esensi utama dari pemberian makanan gratis ini tidak boleh dipandang lagi secara sempit. Atau hanya sebatas soal kegiatan makan saja. Melainkan juga perlu diintegrasikan langsung sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah.  

Ia menyatakan mengonsumsi asupan yang sehat dan bergizi merupakan satu dari total tujuh kebiasaan hidup sehat yang ingin ditanamkan di lingkungan lembaga pendidikan formal. 

"Sehingga kami tentu saja harus berkoordinasi dengan BGN, bagaimana nanti kebijakan baru itu diterapkan," kata dia.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menyebut jika opsi pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif untuk proyek MBG memungkinkan.

Nanik mengatakan lembaga pengelola MBG mempertimbangkan skema tersebut sebagai langkah efisiensi. 

“Misalnya begini, di tempat terpencil misalnya Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119. Kan, enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa kantin itu digunakan,” ucap Nanik di Jakarta Senin, 8 Juni 2026.

Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik negara maupun swasta.

Nanik mencontohkan fasilitas dapur umum di daerah terpencil yang dibangun melalui program CSR oleh PT Pertamina (Persero). “Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat, muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata Nanik.