.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 80 pemerintah daerah (Pemda) dari berbagai wilayah di Indonesia mendatangi Desk Sekolah Rakyat pada hari pertama pusat informasi tersebut dibuka, Rabu, 16 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan angka tersebut akan terus bertambah hingga 280 laporan dalam lima hari ke depan. "Semuanya itu diperkirakan 280-an Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang akan ikut dalam proses komunikasi kami bersama seluruh kementerian," kata Saifullah melalui keterangan resminya pada Kamis, 17 Februari 2025.
Menurut dia, kedatangan puluhan perangkat pemerintah daerah tersebut bermaksud untuk berkonsultasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat mengenai persiapan membangun sekolah rakyat di daerahnya.
"Misalnya dari sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja. Mulai dari tanah, luas minimalnya berapa, kemudian perizinannya, kemudian surat-suratnya dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan gedung sekolah rakyat," tutur Saifullah.
Selain menyediakan bangunan, lanjut dia, pemerintah daerah juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi sekolah itu nantinya. Mulai dari kepala sekolah, guru, hingga peserta didik. "Daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dan mencukupi syarat," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai pusat informasi terpadu bagi program sekolah rakyat. Desk ini akan diisi oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah rakyat.
Saifullah mengatakan Desk Sekolah Rakyat akan dibuka selama lima hari, pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025, dan Senin-Rabu,21-23 April 2025, di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.
Ia menjelaskan desk tersebut akan melayani pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan yang diperlukan.
Adapun Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.
