Muhammadiyah Soroti Rencana Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti rencana Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan yang akan menurunkan para taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih para peserta didik di program Sekolah Rakyat. 

Haedar mengingatkan agar semua pihak kembali merujuk pada konstitusi negara. "Saya yakin kalau kembali ke konsep dasar undang-undang, kemudian juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya, militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini," kata Haedar di sela peresmian Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta. 

Haedar menekankan bahwa militerisasi di berbagai aspek kehidupan tidak seharusnya terjadi. Ia juga menolak adanya sipil-isasi pada area-area yang secara khusus memang menjadi fungsi militer. 

Oleh karena itu, ujar Haedar, hal yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini adalah sebuah rumusan kebijakan yang bersifat terpadu dan kualistik.

Untuk merealisasikan kebijakan yang tepat, Haedar menawarkan pendekatan pembangunan negara yang berlandaskan pada prinsip moderat. Mengingat Pancasila pada hakikatnya merupakan sebuah ideologi yang moderat. 

Ia menjelaskan bahwa apabila masyarakat menelaah mulai dari bagian pembukaan hingga batang tubuh Undang-Undang Dasar, substansi pokoknya sangat moderat. Di mana hal ini sangat selaras dengan karakter bangsa Indonesia yang juga moderat. 

Meskipun memberikan catatan kritis terhadap wacana dari Kementerian Sosial, Haedar meminta agar publik tidak terburu-buru menghakimi rencana kebijakan itu. "Tapi kita juga jangan serta-merta untuk mengklaim bahwa rencana pendidikan militer di Sekolah Rakyat itu militerisasi, tempatkan sesuatu pada tempatnya," kata dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menjelaskan bahwa keterlibatan para taruna dalam masa orientasi sekolah rakyat tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pelaksanaannya nanti, sekitar 1000 taruna Akademi Militer akan diterjunkan secara langsung selama masa pengenalan sekolah rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026. 

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 akan menjadi lokasi penempatan mereka, di mana masing-masing sekolah rencananya akan mendapatkan pendampingan dari paling sedikit 5 taruna yang masih aktif mengikuti pendidikan militer.