Ngawi Penyangga Swasembada Pangan Nasional

INFO TEMPO - Kabupaten Ngawi terus bergerak memperkuat dua sektor strategis sekaligus, yakni menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional dan mendorong pertumbuhan investasi daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Ony Anwar Harsono, pembangunan daerah diarahkan pada penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri berbasis hasil bumi, kemandirian fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Bupati Ony mengatakan, ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama mengingat peran strategis Ngawi sebagai penyangga swasembada pangan nasional. Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan produksi padi mencapai 776 ribu ton gabah kering giling (GKG). Hingga kuartal pertama 2026, produksi telah mencapai 195.620 ton. Pencapaian tersebut ditopang oleh Indeks Pertanaman (IP) sebesar 2,8 dan produktivitas gabah rata-rata 6,04 ton per hektare.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemkab Ngawi terus memperluas penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) 2.0 yang kini mencakup sekitar 35 ribu hektare lahan. Transformasi sektor pertanian juga dilakukan melalui penerapan teknologi smart farming yang digerakkan oleh komunitas petani muda. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. Dok. Pemkab Ngawi

Di sektor ekonomi, Ony menerapkan reformasi birokrasi sebagai faktor utama meningkatnya minat investor menanamkan modal di Ngawi. Melalui konsep pelayanan 'Ngawi Ramah', Pemkab Ngawi berupaya menghadirkan proses perizinan yang mudah, cepat, dan transparan. Hasilnya, realisasi investasi menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 284 miliar pada 2021 menjadi Rp 1,3 triliun hingga semester 1 tahun 2026. "Kami optimistis bisa mencapai target Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini," ucap Ony.

Kepercayaan investor tercermin dari keberadaan 38 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah beroperasi. Kehadiran perusahaan tersebut telah menyerap lebih dari 22 ribu tenaga kerja lokal. Ke depan, investasi akan difokuskan pada pengembangan kawasan agropolitan seluas 1.200 hektare guna mendorong hilirisasi hasil pertanian dan memperkuat nilai tambah produk lokal.

Di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 257 miliar, Pemerintah Kabupaten Ngawi memilih melakukan penyesuaian belanja tanpa mengorbankan pelayanan publik. Berbagai langkah efisiensi dilakukan, termasuk rasionalisasi belanja operasional dan kegiatan seremonial serta penerapan moratorium penerimaan CPNS.

Sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal daerah, pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi. Program "Gropyokan PKB" dijalankan secara door-to-door ke kawasan industri dan pabrik untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di saat yang sama, layanan PBB-P2 Self Service terus diperluas guna memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Strategi tersebut memungkinkan pemerintah tetap menjaga keberlangsungan program prioritas di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Ony menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berorientasi pada pencapaian skor penilaian, melainkan membangun budaya integritas yang kuat di lingkungan birokrasi. Kenaikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi 94 menunjukkan penguatan sistem pengawasan internal. Caranya, menerapkan Three Lines of Defense, pemanfaatan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa, digitalisasi layanan kependudukan untuk menekan praktik pungutan liar, serta penerapan manajemen talenta yang menutup ruang praktik jual beli jabatan. (*)