.png)
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Said Abdullah menyarankan pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam berbagai aksi. Menurut dia, tuntutan itu juga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kebijakan pemerintah.
"Lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu," kata Said di kompleks DPR, Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia berujar aksi mahasiswa itu timbul lantaran masih adanya kekurangan dalam kebijakan pemerintah. Dia menyorot tata kelola Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis.
"Ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan tata kelola BGN yang sekarang menjadi fakta," ujar Said.
Tata kelola pelaksanaan MBG menjadi perhatian publik setelah tiga mantan pimpinan BGN menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Said berpendapat, pemerintah mulai melakukan pembenahan melalui konsolidasi dan pemetaan anggaran BGN.
"Pada dasarnya pemerintah sudah merespons, cuma tidak tahu siapa yang mengkomunikasikan ini ke publik," ujar Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Sebelumnya, elemen Badan Eksekutif Mahasiswa di Jakarta menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan proyek MBG. Mereka juga menuntut pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam demonstrasi di sekitaran Bundaran HI, Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026.
Selain menuntut dihentikan pelaksanaan proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, aliansi BEM dari kampus di Jakarta mendesak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyetop pemborosan APBN.
Kemudian, menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menuntut penghentian militerisasi di ranah sipil, serta meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan atas kebijakan yang dibuat pemerintah.
