.png)
INFO TEMPO - Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), sekretaris kecamatan, hingga camat dalam memetakan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergali secara optimal.
Proses pemetaan potensi tersebut dilakukan lewat pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman memandu rapat tersebut yang juga dihadiri oleh Bupati Sukabumi Asep Japar serta Wakil Bupati Andreas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri mengatakan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sukabumi seharusnya mampu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Menurut dia, visi Sukabumi Mubarakah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Herdy berujar, sektor agribisnis dan pariwisata masih menjadi potensi besar yang perlu dioptimalkan. Karena itu, Bapenda meminta jajaran kecamatan, khususnya Kasi Trantib, untuk melakukan pendataan lapangan terkait keberadaan perusahaan, objek dan subjek pajak, hingga batas-batas lahan yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
Selain itu, Bapenda juga mendorong sosialisasi berbagai program perpajakan, termasuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan program unggulan Bapenda Kabupaten Sukabumi seperti Pastel Isi (Pasar Pelayanan Pajak Teladan dan Terintegrasi).
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar meminta seluruh aparatur kewilayahan menyampaikan informasi secara jujur terkait potensi yang ada di wilayah masing-masing yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
"Saya minta semua harus terbuka karena ini penting untuk peningkatan PAD dan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Ketika ada masyarakat atau investor yang mengurus perizinan, tolong diarahkan sesuai aturan yang berlaku," kata dia dalam kesempatan tersebut.
Asep juga meminta para camat memperkuat pengawasan internal serta aktif membantu pemerintah daerah mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah. Bahkan, ia mengaku siap turun langsung untuk memantau data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di tingkat kecamatan maupun desa apabila diperlukan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat konsolidasi antara kecamatan, dinas perizinan, serta pemerintah desa dan kelurahan guna memetakan potensi PAD secara lebih rinci. Menurut dia, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi wajib pajak, termasuk perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah berhenti beroperasi.
"Saya berharap setiap camat mampu menghadirkan inovasi dalam menggali potensi daerah sehingga PAD terus meningkat dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi," ucapnya. (*)
