.png)
PENELITI Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli merespons perdebatan wacana antara PKB dan PDI Perjuangan soal posisi di pemerintah. Menurut dia, apa pun partainya mesti jelas sikap dan posisinya di pemerintahan. "Bergabung atau oposisi, tidak boleh setengah-setengah," kata dia saat dihubungi, Jumat, 19 Juni 2026.
Sebelumnya, beredar kabar keterlibatan politikus PDI Perjuangan Andi Widjajanto dalam demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan memastikan posisinya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Lili menilai pernyataan Jazilul ada benarnya. PDIP mesti jelas posisinya, apakah sebagai pendukung atau oposisi. "Memang tidak boleh abu-abu," kata dia.
Menurut Lili, pernyataan Jazilul muncul melihat sikap PDI Perjuangan yang mendukung pemerintah meski tidak bergabung dalam kabinet. Di sisi lain, ada kader PDI Perjuangan yang ikut demonstrasi. "Sehingga dianggap sebagai bentuk tidak mendukung pemerintah," ujar dia.
Padahal, menurut dia, partai oposisi penting keberadaannya. Selain sebagai pengawas, partai oposisi berfungsi menjaga dan mengawal demokrasi. "Agar tidak dibajak dan diselewengkan. Tanpa ada partai oposisi, demokrasi bisa terkubur," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid sebelumnya menilai posisi politik dari PDI Perjuangan masih ambigu. Jazilul mendesak PDIP memastikan posisinya di pemerintahan.
Menurut dia, klaim PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah juga belum menunjukkan kejelasan. "Karena selama ini ada kesan, di sana dan di sini belum jelas posisinya. Menyeimbang kayak apa gitu enggak tahu," kata Jazilul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, ketidakjelasan sikap PDIP membawa konsekuensi negatif bagi program-program pemerintah. Pasalnya, kata dia, menyukseskan program Prabowo membutuhkan persatuan dan saat ini partai-partai koalisi berupaya memenuhi janji kepala negara.
Sementara sikap PDIP dianggap bisa menghambat pergerakan dalam merealisasikan program-program Kabinet Merah Putih. Sehingga dia mendesak PDIP menegaskan posisinya secara terbuka.
Menanggapi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang disahkan disepakati dalam kongres dan rapat kerja nasional partai. Selain itu, posisi partai penyeimbang juga lahir dari keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat prerogatif.
"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" kata dia saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pilihan Editor: Di Mana Saja Basis PDIP yang Disasar PSI
