.png)
loading...
Indonesia dan negara-negara Arab, untuk pertama kalinya, mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Foto/Middle East Institute
NEW YORK - Negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah menandatangani "Deklarasi New York" yang untuk pertama kalinya mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Deklarasi itu juga menyerukan Hamas membebaskan semua sandera, melucuti senjata, dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Sebanyak 17 negara, ditambah 22 negara anggota Liga Arab dan seluruh Uni Eropa, memberikan dukungan mereka terhadap "Deklarasi New York" setebal tujuh halaman, yang dokumennya diperoleh The Times of Israel. Dokumen itu disepakati dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
"Deklarasi New York" menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka dan bebas militer, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.
Baca Juga: 5 Negara NATO Pemasok Kapal Militer untuk Indonesia, Salah Satunya Mantan Penjajah
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menentang solusi dua negara dan telah menolak pertemuan tersebut dengan alasan nasionalisme dan keamanan. Sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, juga memboikot, menyebut pertemuan tersebut "tidak produktif dan tidak tepat waktu."
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, pada Selasa malam, mengkritik tajam sekitar 125 negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dengan mengatakan: "Ada pihak-pihak di dunia yang memerangi teroris dan kekuatan ekstremis, dan ada pula pihak-pihak yang menutup mata terhadap mereka atau memilih untuk berdamai."
Konferensi tersebut, yang ditunda sejak Juni dan diturunkan tingkatannya dari para pemimpin dunia menjadi menteri, untuk pertama kalinya membentuk delapan kelompok kerja tingkat tinggi untuk mengkaji dan mengajukan proposal mengenai berbagai topik terkait solusi dua negara.
