Prabowo Akan Berkantor di IKN pada 2028, Puan: Kami Ikut Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk efektif bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) per 17 Agustus 2028. Dia menyatakan, DPR siap pindah jika itu keputusan pemerintah.

"Kami ikut dengan keputusan pemerintah," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Puan mengatakan segala keputusan ada di tangah pemerintah. Jika pemerintah memutuskan untuk pindah ke IKN yang terletak d Kalimantan Timur itu, dia akan mengikuti. 

"Sekarang kan semuanya, bolanya ada di pemerintah. Ya, kami siap saja, bagaimana kemungkinan keputusan pemerintah," kata Puan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnnya mengatakan pemerintahan akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik. Kepindahan itu, kata dia, diperkirakan terjadi pada 2028.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," ujar Hasan Nasbi melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa, seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata Hasan, maka pada 2028 atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

Hal ini juga sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dia menyebut, Presiden Prabowo menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

"Targetnya, Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya pada 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif, sama yudikatif beserta seluruh ASN penunjangnya," ujar Dody di Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024, seperti dikutip Antara.

Dody menyampaikan bahwa fokus pembangunan IKN saat ini pada kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif dapat berkantor di IKN. "Fokusnya di situ dulu, kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif, bisa secepatnya berkantor di Ibu Kota Nusantara," kata dia.