.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 59 pejabat pemerintah provinsi. Di antara puluhan orang tersebut, terdapat tiga wali kota dan satu bupati yang akan memimpin kota dan kabupaten administrasi di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pramono juga meresmikan pengangkatan pejabat untuk sejumlah posisi lainnya. "Kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kami isi sepenuhnya," kata Pramono seusai seremoni pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Acara tersebut berlangsung tertutup.
Dengan pelantikan kali ini, Pramono menyebut hampir semua jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta sudah memiliki pejabat definitif. Dia mengatakan hanya ada dua pejabat pelaksana tugas atau Plt yang tersisa.
Keduanya adalah Plt kepala Dinas Sumber Daya Air dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pramono berujar akan segera melantik pejabat definitif untuk kedua posisi itu.
Saat ini, Pramono berujar kedua jabatan belum bisa diisi karena terbentur aturan waktu promosi eselon yang hanya bisa dilakukan pada 1 April atau 1 Juni. "Karena 1 April sudah lewat, untuk eselon yang naik (jabatan) diperlukan waktu," ujar Pramono.
Pramono mengatakan dirinya memberi pesan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik. Amanat itu, kata dia, adalah agar mereka mengutamakan profesionalisme dalam bekerja.
Pramono juga memerintahkan agar para pejabat tidak terlena dengan posisi di pemerintahan. Apalagi, kata dia, jika ada orang yang berjanji memberikan promosi dengan mengatasnamakan gubernur. "Itu pasti penipu dan seperti itu harus ditolak," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Adapun ketiga wali kota yang baru dilantik Pramono adalah M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
Sementara itu, Fadjar Churniawan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Mereka adalah aparatur sipil negara yang sebelumnya mengisi berbagai posisi berbeda di Pemerintah Provinsi Jakarta.
Sementara itu, posisi wali kota di dua kota administrasi lainnya di Jakarta, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, sudah memiliki pejabat definitif sehingga tidak termasuk dalam pelantikan kali ini.
