Pramono Klaim Bicara dengan PHRI soal Ancaman PHK Massal Sektor Perhotelan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mengupayakan agar tak ada pemutusan hubungan kerja massal atau PHK di ibu kota.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta bakal berusaha semaksimal mungkin menghadapi bayang-bayang PHK massal di industri perhotelan dan restoran. “Saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal,” tutur Pramono di kawasan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Senin, 2 Juni 2025. 

Pramono mengklaim Pemprov Jakarta juga kini sedang memperbanyak penyelenggaraan kegiatan atau event di ibu kota, mulai dari acara lari hingga festival musik. “Dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan,” kata dia.

Lebih jauh, politikus PDI Perjuangan ini juga menyinggung soal kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Saat ini, dia menilai, pemerintah mulai mengurangi pengetatan belanja. “Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” ujar Pramono. 

Adapun sekitar 70 persen pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Jakarta berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja karena mengalami penurunan tingkat okupansi.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan,” kata Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono, dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2025. 

Sutrisno mengatakan para pelaku bisnis hotel memperkirakan akan melakukan pengurangan sebanyak 10 hingga 30 persen karyawan. Selain itu, sebanyak 90 persen pelaku usaha mempertimbangkan pengurangan terhadap 90 persen daily worker. Kemudian, sebanyak 36,7 persen lainnya mengaku akan melakukan pengurangan staf. 

Sutrisno mengungkapkan pemangkasan tenaga kerja dilakukan karena tingkat hunian jeblok, sedangkan biaya operasional meningkat dan membebani keberlangsungan bisnis mereka. PHRI Jakarta mencatat sebanyak 96,7 persen bos hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. 

Berdasarkan survei yang dilakukan PHRI Jakarta, penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintahan yang mencapai 66,7 persen. Menurut Sutrisno, penurunan tingkat hunian dari segmen pemerintahan itu seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. “Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik."

Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini