.png)
KUNJUNGAN sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, mendapat sorotan. Kunjungan itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke Turki dan negara-negara Timur Tengah pada 9-15 April 2025. Dua menteri Prabowo menemui Jokowi di Solo pada Jumat, 11 April 2025, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Beberapa menteri Prabowo lainnya juga terpantau menemui Jokowi saat momen Lebaran 2025. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Trenggono dan Budi Gunadi bertemu dengan Jokowi secara bergantian. Keduanya mengatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dalam suasana Lebaran 2025. “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali, saya harus belajar. Ya kemajuan KKP,” ujar Trenggono kepada wartawan setelah bertemu Jokowi.
Adapun Budi Gunadi saat ditemui selang beberapa menit setelah Trenggono meninggalkan kediaman Jokowi juga menuturkan kunjungannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi dan istrinya, Iriana, dalam suasana Lebaran. “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.
Kunjungan para menteri Prabowo ke Jokowi tersebut mendapat tanggapan berbagai kalangan, termasuk dari para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mardani Ali Sera: Jangan Sampai Ada Persepsi Matahari Kembar
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan semestinya para menteri Kabinet Merah Putih harus mendapat izin Prabowo apabila menemui mantan Presiden Jokowi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu menilai silaturahmi ke Jokowi baik, tetapi dia mengingatkan agar jangan sampai ada persepsi matahari kembar. Apalagi, pertemuan dengan Jokowi dilakukan pada jam kerja para menteri. “Silaturahmi bagus. Tapi jangan di jam kerja dan pastikan izin pada Presiden,” kata anggota Komisi II DPR itu kepada Tempo pada Sabtu, 12 April 2025.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu mengatakan masa eks Presiden Jokowi sudah selesai. Sehingga, seharusnya para pembantunya berfokus mendukung Presiden Prabowo yang sedang bekerja keras. Meskipun, kata dia, Prabowo tidak keberatan menterinya menemui Jokowi.
Puan Maharani: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi kunjungan para menteri Kabinet Prabowo Subianto ke rumah Presiden ke-7 Jokowi saat Prabowo bertolak ke Timur Tengah dan Turki. Puan menilai kunjungan itu merupakan wujud silaturahmi saat Lebaran 1446 Hijriah. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025.
Puan juga menanggapi soal isu ‘matahari kembar’ yang menganalogikan dualisme kepemimpinan di era pemerintahan Prabowo. Terlepas dari isu matahari kembar, Puan menegaskan siapa yang memegang kepemimpinan sekarang. “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” tutur Ketua DPP PDIP itu.
Jazilul Fawaid: Silaturahmi Menteri ke Jokowi Jangan Dipolitisasi
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi tidak dipolitisasi. “Sudahlah, kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Publik sudah bisa menilai semuanya, mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak publik memandang kegiatan silaturahmi tersebut secara positif. “Karena sekarang ini media sosial luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal. Boleh saja, kita semuanya boleh kok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jazilul juga menepis isu soal munculnya matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak diperbolehkan oleh konstitusi. “Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, Itu ada di presiden,” tuturnya.
Dian Rahma Fika, Septia Ryanthie, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Nadiem Makarim Hapus Sistem Penjurusan di SMA, Abdul Mu'ti Hidupkan Kembali
