.png)
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan bahwa perdebatan tentang kelanjutan proyek makan bergizi gratis lumrah terjadi di masyarakat. Sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, ia menilai tugasnya adalah menjalankan perintah Kepala Negara, terlepas dari adanya desakan menghentikan MBG.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kami kan diangkat untuk menjalankan perintah. Itu saja. Bahwa masyarakat pro-kontra dan sebagainya itu hal yang memang wajar, ya, di dalam negara demokrasi,” kata Arumsari setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.
Arumsari meyakini bahwa penunjukan dia untuk menggantikan Wakil Kepala BGN yang terseret kasus korupsi bertujuan untuk memperbaiki lembaga gizi. Dia juga masih optimistis MBG dapat menjadi program kerja yang bisa meningkatkan nilai gizi anak-anak yang dinilai memiliki kendala dalam mengakses makanan bergizi.
Kendati begitu, dia menekankan BGN perlu melakukan penataan ulang dengan menentukan kembali sasaran penerima manfaat karena keterbatasan anggaran negara. Apalagi bagi penerima manfaat yang kondisi kesehatannya yang sudah tidak bisa lagi diintervensi oleh pemenuhan angka gizi.
“Kalau untuk (membuat) sehat mungkin ya oke lah, tapi keuangan kita pun terbatas, pasti harus memilih mana yang menjadi prioritas,” kata dia.
Tuntutan menghentikan MBG menggema dalam demonstrasi mahasiswa “Menuju Indonesia Bangkrut” pekan kemarin. Mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta juga meminta pemerintah menyetop pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa menuntut pula agar militer kembali ke barak. Tuntutan serupa juga didengungkan di aksi yang digelar di Solo, Semarang, dan Yogyakarta.
Kepala Badan Komunikasi Muhammad Qodari menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, BGN akan meneruskan MBG sambil melakukan evaluasi dalam tata kelolanya.
