TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan alasan pemerintah memilih Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) sebagai lokasi retret bagi kepala daerah gelombang kedua. Berbeda dengan gelombang pertama yang diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pemilihan IPDN didasarkan pada pertimbangan jumlah peserta.
Bima mengungkap bahwa sekitar 50 kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada Juni 2025 di IPDN Jatinangor. Retret kepala daerah ini ditujukan bagi kepala daerah yang tidak berpartisipasi pada retret di Akmil Magelang atau telah melewati pemungutan suara ulang dan dilantik oleh Kemendagri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di gelombang kedua cuma 50 orang (kepala daerah). Ini sangat bisa diadakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang cocok tempatnya adalah kampus IPDN," ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 30 Mei 2025.
Selain mempertimbangkan jumlah peserta, Bima Arya menjelaskan faktor lain yang mendukung keputusan pemerintah memilih IPDN sebagai lokasi retret. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan ruang kelas dan fasilitas penginapan yang dapat digunakan tanpa biaya, serta lokasi kampus utama IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, yang relatif mudah dijangkau dari Jakarta. "Jadi untuk pembicara juga lebih memudahkan aksesnya. Jadi lebih praktis, lebih efisien karena pesertanya sekitar 50 kepala daerah," ucap Bima.
Bima Arya menyatakan bahwa pemilihan IPDN sebagai lokasi retret secara otomatis membantu mengurangi beban anggaran pemerintah. Namun, ia belum mengungkapkan besaran anggaran untuk pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua, yang masih dalam proses perhitungan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Anggaran enggak terlalu besar, jauh dibanding retret pertama karena jumlah kepala daerahnya sedikit," ucap Bima. Ia kemudian mengatakan bahwa alokasi anggaran itu dialokasikan untuk seputar konsumsi dan pengadaan seragam.
Bima Arya menjelaskan bahwa materi pembekalan untuk kepala daerah tetap sama seperti pada retret gelombang pertama. Materi tersebut mencakup tugas utama kepala daerah, Asta Cita, hingga upaya pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mematangkan persiapan retret. Oleh karena itu, retret kepala daerah gelombang kedua diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan atau akhir Juni 2025.
Dilansir dari Antara, Bima menjelaskan bahwa peserta retret akan terdiri dari bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang telah dilantik. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat Mursalim menyatakan bahwa Gubernur Mahyeldi akan melantik pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Welly Suhery dan Parulian, pada Jumat, 29 Mei 2025.
Gubernur Sumatera Barat dijadwalkan melantik Welly Suhery dan Parulian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Jumat, 30 Mei 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium Gubernur. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Mei 2025, yang mengesahkan pengangkatan keduanya dengan nomor: 100.2.1.3/3160/OTDA.
Selain SK pengangkatan, Mendagri juga menerbitkan SK pemberhentian Bupati Pasaman sebelumnya dengan nomor: 100.2.1.3-2321 pada tanggal yang sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Biro Pemerintahan, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memastikan pelaksanaan pelantikan berjalan lancar.
Pasangan Welly Suhery dan Parulian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman setelah memenangi pemungutan suara ulang pada 19 April 2025.