.png)
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin menyambut baik rencana pelaksanaan retreat kepala daerah se-Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut agenda ini bisa dijadikan tradisi rutin untuk setiap kepala daerah terpilih selanjutnya.
"Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Retreat tersebut, kata Sultan, menjadi penting untuk dapat menyatukan visi dan misi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah. Apalagi, para kepala daerah terpilih tersebut tidak semuanya berasal dari partai politik pendukung Prabowo.
"Agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi oleh warna dan motif politik," lanjutnya.
Meskipun begitu, Sultan juga mengingatkan agar kegiatan ini tidak disalahgunakan untuk menciptakan sentralisasi kekuasaan. Indonesia sendiri telah mengenal sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah lewat otonomi daerah.
"Berharap agar retreat kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD," terang Sultan.
Prabowo sebelumnya diketahui berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya disebut-sebut akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.
Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan partainya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer, Magelang. Akan tetapi, partai berlogo banteng itu memberikan beberapa catatan.
“Sebagai bagian dari upaya mengefektifkan kerja pemerintahan, ada banyak tantangan ke depan yang harus segera disinergikan,” kata Seno melalui pesan pendek, Sabtu malam, 11 Januari 2025.
Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
