Verifikasi Data Tunggal Kemiskinan Baru Mencapai 25 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengecekan lapangan untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) baru mencapai 25 persen. Ia pun mengakui terjadi keterlambatan verifikasi data tunggal kemiskinan tersebut.

"Ada sedikit kelambatan. Sampai sekarang baru 25 persen. Mudah-mudahan setelah lebaran kami bisa percepat lagi," kata Saifullah setelah rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025. 

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kondisi medan di sejumlah daerah yang sulit dijangkau oleh tim verifikasi dari pemerintah. Beberapa daerah hanya bisa diakses dengan menggunakan perahu. “Jadi, ada daerah yang medannya cukup sulit," kata dia.

Meski begitu, ia memastikan pengecekan DTSEN akan tuntas pada Mei tahun ini. DTSEN ini akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial triwulan kedua 2025 kepada keluarga mikisn. "Ada satu tahap yang kami lewati yaitu ground check, untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali," ujarnya. 

Sebelumnya, Saifullah menjelaskan bahwa pengecekan lapangan ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dinas sosial di seluruh Indonesia. Dalam pemutakhiran DTSEN, para pendamping PKH bertugas melakukan pengecekan untuk melengkapi variabel data, memverifikasi status aktif atau tidaknya Kelurga Penerima Manfaat (KPM), serta mengisi variabel yang menjadi dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. Selain itu, pendamping PKH juga bertanggung jawab untuk memverifikasi usulan dan sanggahan dari masyarakat serta memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM secara lebih efektif.

Menurut Saifullah, program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan DTSEN. Ia mengklaim basis datanya akan membuat bantuan sosial tepat sasaran. “Kami sepakat dengan BPS bahwa setiap tiga bulan melakukan pemutakhiran data (DTSEN),” katanya pada Rabu, 12 Januari 2025.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program bantuan sosial harus berbasiskan pada data yang akurat dan valid. Akurasi ini penting sebab selama ini setiap lembaga/kementerian yang berkaitan dengan program perlindungan sosial masing-masing memiliki data keluarga miskin. Sehingga pemerintah membutuhkan satu data tunggal keluarga miskin untuk menghindari penyaluran bansos yang salah sasaran.

DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dan Kementerian Dalam Negeri lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan datanya. 

Kementerian Sosial menyalurkan bansos sekitar Rp 75 triliun setian tahunna. Bantuan sosial itu berupa transfer tunai langsung ke penerima manfaat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.