Vox Populi Soroti Belum Fokusnya Alokasi Anggaran Pendidikan

WAKIL Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji menyoroti tidak fokusnya penggunaan APBN untuk alokasi anggaran pendidikan. Kata dia, anggaran pendidikan mencapai Rp 769,1 triliun belum fokus untuk kebutuhan pelaksanaan pendidikan. Alasannya, anggaran itu disebar di berbagai pos seperti ke berbagai kementerian.

"Angka ini besar. Tapi apakah angka sebesar ini sudah membentuk satu sistem pendidikan nasional? Belanja pemerintah pusat tersebar di banyak kementerian/lembaga," kata dia dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR membahas RUU Sistem Pendidikan Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Dia merinci anggaran pendidikan digunakan untuk belanja pemerintah pusat sekitar Rp 470,46 triliun, transfer ke daerah sekitar Rp 264,62 triliun, dan pembiayaan sekitar Rp 34 triliun. 

Namun, kata Indra, anggaran itu belum membentuk satu sistem pendidikan nasional. Transfer ke daerah, misalnya, berjalan melalui jalur lain. "Pembiayaan pendidikan berjalan di ruang yang berbeda," kata dia. 

Menurut dia, masalah pendidikan bukan pada anggaran melainkan arsitektur sistem belum jelas. Karena itu, RUU Sisdiknas mesti mengunci arsitektur satu sistem pendidikan nasional.

"Anggaran, indikator hasil, dan tata kelola harus saling terhubung. Kalau tidak, yang lahir bukan satu sistem pendidikan nasional, melainkan banyak sistem kecil yang berjalan sendiri-sendiri," kata dia. 

Adapun RUU Sisdiknas masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas di 2025. Dalam revisi kali ini, DPR berencana menyusun RUU Sisdiknas dengan metode ombnibus law, yaitu menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu.

Undang-undang yang akan digabungkan itu meliputi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.