.png)
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat suara soal posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjalankan politik abu-abu.
Pria yang disapa AHY ini menuturkan, Demokrat menghormati sikap politik semua partai karena semua punya agenda dan kepentingan. Namun ia meminta partai agar meletakkan kepentingan nasional di atas segala.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record,” kata AHY di kompleks DPR RI, Jakarta, 22 Juni 2026.
Menurut AHY, partai berkuasa harus menjaga pemerintahan sukses untuk menjalankan janji kampanyenya.
Namun ia mengingatkan apabila partai menjadi oposisi, kritik harus kontruktif dan memberikan solusi. “Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah,“ ujarnya.
Menurut dia, menjadi partai oposisi harus menyampaikan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus mendengar dan mengevaluasi kebijakannya.
“Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi apa pun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya,” kata AHY.
Sebelumnya, partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto meminta PDIP menegaskan posisinya terhadap pemerintah. Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu partai koalisi pemerintah, menyebut PDIP menjalankan politik abu-abu.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai posisi partai penyeimbang yang selama ini disampaikan PDIP masih menunjukkan ambiguitas.
"Saya harap (PDIP) mengambil sikap yang tegas saja ya. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata Jazilul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, ketidakjelasan sikap PDIP membawa konsekuensi negatif bagi program-program pemerintah. Pasalnya, kata dia, menyukseskan program Prabowo membutuhkan persatuan dan saat ini partai-partai koalisi berupaya memenuhi janji Kepala Negara.
Sementara sikap PDIP dianggap bisa menghambat pergerakan dalam merealisasikan program-program Kabinet Merah Putih. Sehingga dia mendesak PDIP menegaskan posisinya secara ksatria.
PDIP merespons keras permintaan tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan kewenangan Jazilul Fawaid mengomentari sikap partainya.
Deddy mengatakan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang disahkan disepakati dalam kongres dan rapat kerja nasional partai. Selain itu, posisi partai penyeimbang juga lahir dari keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat prerogatif.
“Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" kata dia saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026.
