.png)
TEMPO.CO, Jakarta -Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Senin, 3 Februari 2025. Demonstrasi tersebut merupakan protes menuntut pemerintah untuk membayarkan tunjangan kinerja dosen ASN yang sudah tidak dibayarkan sejak 2020.
“Dengan satu suara, kami menuntut pemerintah segera membayarkan tukin bagi dosen Kemendiktisaintek tahun 2025, serta memastikan pembayaran tukin bagi semua dosen ASN tanpa terkecuali,” kata Ketua Adaksi Anggun Gunawan dalam keterangan resmi Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggun mengatakan, selama ini dosen ASN di kementerian lain sudah menerima tukin sejak 2012. Oleh karena itu, Adaksi merasa dosen Kemendiktisaintek didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.
“Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya menuntut hak kami yang telah tertunda selama 5 tahun,” kata Anggun.
Anggun menyatakan bahwa dalam aksi ini, Koordinator Wilayah (Korwil) Adaksi di berbagai provinsi terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan massa. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak dosen sudah mulai bergerak menuju Jakarta dengan berbagai moda transportasi, termasuk jalur darat, udara, dan kapal laut, bahkan dari daerah-daerah terjauh di Indonesia.
"Ada yang melaporkan bahwa dosen dari Sulawesi sudah naik kapal laut, sementara yang lain sudah dalam perjalanan darat. Semangat ini sungguh luar biasa dan mengharukan!" kata Anggun.
Sementara untuk dosen-dosen yang tidak bisa berangkat, Anggun mengatakan mereka berkontribusi dengan menyumbangkan dana di wilayah masing-masing. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membantu biaya perjalanan perwakilan yang akan turun aksi di Jakarta.
"Meskipun jumlah massa aksi yang dilaporkan ke pihak keamanan hanya sekitar 300 orang, Anggun mengungkapkan bahwa sebenarnya ribuan dosen siap turun ke Jakarta," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa aksi ini akan tetap berlangsung dan tidak akan dibatalkan atau ditunda, meskipun ada berbagai upaya untuk menggagalkannya. Menurutnya, tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu tidak akan mampu menghentikan aksi tersebut.
"Kami bukan makar. Kami tidak melanggar hukum! Justru menolak aksi ini berarti melanggar konstitusi," tuturnya.
