.png)
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut pemangkasan anggaran bagai pil pahit yang perlu ditelan demi kebaikan bersama. Oleh sebab itu, menurut dia, wajar apabila banyak pihak yang menyatakan keberatan di awal penerapannya.
“Semua pasti protes. Ini ibaratnya pil pahit. Pil pahit itu pahit di awal, tapi pasti bermanfaat untuk negara. Semuanya harus terima,” ujarnya ketika ditemui di kawasan Ciater, Tangerang Selatan pada Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhaimin mendukung keputusan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 itu. Melalui Inpres tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami pemangkasan senilai Rp 306,6 triliun.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memandang pemotongan anggaran merupakan sesuatu yang secara mutlak perlu dilakukan. Baginya pemangkasan anggaran merupakan solusi dari pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. “Soal nanti kebutuhannya melakukan berbagai revisi dan revitalisasi itu proses,” tutur dia.
Menurut dia, dengan pemotongan anggaran, kementeriannya yang turut terdampak dapat berjalan dengan lebih efisien. "Kementerian saya saja separuh (anggaran) hilang tapi saya pikir bagus buat kami efisien dalam melangkah," ujarnya.
Adapun, ia menyampaikan pemerintah nantinya tetap akan melakukan peninjauan ulang atau review setelah pemberlakuan pemangkasan. Peninjauan tersebut, kata dia, guna memisahkan program-program prioritas dengan non-prioritas agar pemangkasan dilakukan dengan tepat.
“Review mana yang memang kebutuhan prioritas, makanya seluruh pembahasan di DPR distop, supaya ada revisi dulu, nanti kami cek lagi, mana yang betul-betul vital. Dan saya juga senang mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani, supaya nanti yang tidak vital tetap dipotong,” kata dia.
Adapun total pemangkasan anggaran Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp 65 milyar. Meski dipotong sebesar 50 persen dari pagu anggaran belanja, Cak Imin mengaku senang dengan keputusan tersebut. “Di kementerian saya dari cuma Rp 130 miliar anggaran kami, dipotong Rp 65 miliar. Tapi kami happy,” ujar Cak Imin ketika ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.
“Saya pribadi sangat bahagia dengan seluruh bentuk efisiensi ini. Ini memang cita-cita lama ya, negara ini harus efisien."
