.png)
TEMPO.CO, Depok - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi tidak akan menggunakan mobil dinas baru untuk mobilitasnya. Anggaran itu dialihkan untuk menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni hingga Rp 50 juta. Hal tersebut disampaikan Dedi saat di Lapangan White House Premiere, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok, Sabtu malam, 11 Januari 2025.
Dedi mengatakan perlu menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Standar rumah layak huni di Jawa Barat akan ditetapkan Rp 50 juta per unit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi menjelaskan agar kebijakan tersebut terlaksana, ia meminta agar wali kota yang dilantik nanti bersama dirinya tidak menggunakan mobil dinas baru. "Insya Allah bareng-bareng sama saya nanti enggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja kita punya mobil sendiri, alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok," kata Dedi.
Dedi mengatakan banyak sejumlah persoalan di Depok yang mesti dituntaskan oleh wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih Supian Suri - Chandra Rahmansyah jika sudah dilantik. Dia menyebut Depok sudah tidak boleh ada kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan itu dengan membangun fly over.
"Dan fly over-nya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat selesai ini. Kedua, menyelesaikan masalah sampah. Tiga, menyelesaikan masalah pendidikan biar anak Depok semuanya sekolah tamat SMA," kata Dedi.
Masalah lainnya, lanjut Dedi, Depok harus menyelesaikan seluruh problem jalan lingkungan serta menata seluruh situ atau danau. "Embung-embung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya, biar seluruh warga Depok bahagia," tutur Dedi.
Dedi juga meminta agar wali kota tiap pagi bersepeda dan keliling gang menemui warga Depok, bukan pada saat butuh atau pemilu saja menemui masyarakat.
"Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita, kita datang untuk menghampiri mereka. Biar nanti rakyat Depok percaya," ucap Dedi.
