.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan bahwa Jokowi masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Presiden ketujuh RI Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.
"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," demikian keterangan OCCRP di situs webnya pada Selasa, 31 Desember 2024.
“Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah," kata penerbit OCCRP Drew Sullivan.
Berikut rangkuman tanggapan mengenai Jokowi yang masuk nominasi finalis pemimpin terkorup 2024 versi OCCRP.
1. Komentar Jokowi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mempertanyakan jika dirinya disebut terkorup, hal apa yang dikorupsi oleh dia. Jokowi meminta penilaian tersebut dibuktikan. Jokowi meminta agar soal penilaian terkorup itu ditanyakan kepada yang membuat pengumuman.
"Ditanyakan saja ke sana. Orang kan bisa memakai kendaraan apa pun, bisa pakai NGO, partai, atau ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya, begitu ya," kata Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
2. Tanggapan Projo
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengeklaim penilaian OCCRP tersebut tidak tepat ditujukan kepada tokoh pujaan mereka. Handoko banyak menteri kabinet Jokowi yang jadi tersangka korupsi tetap ditindak. “Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi presiden, termasuk yang dari PDIP,” kata Handoko pada Selasa, 31 Desember 2024. “Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Kenapa pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja."
3. Tanggapan Politikus PDIP
Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa lima tahun terakhir kasus korupsi memang tinggi di Indonesia. Meski mengakui tindak pidana korupsi meningkat dalam lima tahun terakhir, Djarot enggan mengaitkan andil Jokowi dalam kasus rasuah ini. Dia menyatakan tidak berhak untuk membawa-bawa nama Jokowi dalam permasalahan ini.
“Saya tidak berhak menanggapi ya. Tapi ini sebagai masukan, baik untuk kita semua. Memang mau jujur lima tahun terakhir tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa,” kata Djarot kepada awak media di Balai Kota Jakarta dalam agenda Bentang Harapan JakASA, Selasa, 31 Desember 2024.
Nandito Putra, Alif Ilham Fajriadi, Septia Ryanthie, Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
