.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik Univesitas Padjadjaran, Firman Manan, mengatakan pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto akan membebankan anggaran. Firman menyebutkan skema ini mengharuskan setiap kepala daerah terpilih datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terdapat beban anggaran yang cukup besar, termasuk oleh daerah, untuk membiayai akomodasi pelantikan kepala daerah di Istana Negara," kata Firman saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 7 Februari 2025.
Firman menyarankan pelantikan kepala daerah menggunakan mekanisme sebelumnya. Dia mengatakan pengangkatan bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur, sedangkan gubernur dilantik oleh presiden.
"Skema ini dapat dilakukan dengan presiden terlebih dahulu melantik gubernur, dan gubernur melantik bupati dan wali kota," tutur Firman.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Iffa Rosita, merespons mengenai pelantikan bupati dan wali kota oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan mekanisme pengangkatan itu menjadi kewenangan pemerintah.
"Itu (pelantikan) sudah menjadi kewenangan dari pemerintah," kata Iffa saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 6 Februari 2025.
Iffa tidak berkomentar banyak mengenai mekanisme pelantikan bupati dan wakil kota itu. KPU, kata dia, memberikan kewenangan kepada pemerintah mengenai proses pengangkatan tersebut.
"Selebihnya proses dan mekanisme pelantikan pemerintah yang berwenang," kata Iffa.
Dia mengatakan bahwa selama ini KPU telah menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wali kota. Dalam hal ini pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2024.
"Dalam hal ini KPU sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menetapkan paslon terpilih dan mengusulkan pengangkatan," ucap dia.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
