Kata Serikat Mahasiswa UGM Soal Dugaan Suap ke BEM FH UBK

KETUA Umum Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau Sema UGM Bintang Mesa menilai dugaan suap terhadap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sebagai alarm bagi gerakan mahasiswa. Bintang menuturkan alarm itu perlu mahasiswa manfaatkan untuk memperkuat infrastruktur gerakan dan mempersolid konsolidasi.

Bintang mengatakan peristiwa itu merupakan upaya pecah belah untuk meredam gerakan. “Divide et impera gerakan mahasiswa,” katanya kepada Tempo, Rabu, 24 Juni 2026. Bintang mengatakan mahasiswa tetap harus menjadi alat perjuangan.

Bintang menegaskan, Serikat Mahasiswa UGM akan terus menolak segala bentuk penjinakan gerakan seperti aksi mereka di Auditorium Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) kampus pada Senin, 15 Juni 2026.

Saat itu Serikat Mahasiswa UGM menggeruduk diskusi publik bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa”. Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Serikat Mahasiswa UGM menolak sejumlah menteri dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto karena menganggap pemerintah buta terhadap banyaknya kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar permasalahan. Namun, di sisi lain sejumlah pejabat mempertontonkan uang negara dihamburkan untuk kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas manfaatnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman Heththan Hersya Putra juga mengutuk suap terhadap pengurus BEM FH UBK. Hersya menilai suap meracuni integritas mahasiswa dan mengotori gerakan. “Ini upaya penggembosan yang mencederai gerakan mahasiswa,” katanya.

Rektorat Universitas Bung Karno menerima pengakuan langsung dari Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdi Maludin soal suap yang diterimanya. Uang suap diberikan dari seorang alumnus Fakultas Hukum melalui aparat kepolisian. Alumnus itu sempat meminta agar BEM Universitas Bung Karno tak melakukan demonstrasi di Kawasan Istana Negara.

 Sebagai imbalan, orang itu akan memberikan uang sebesar Rp 20 juta apabila BEM Universitas Bung Karno mau memindahkan lokasi aksi ke depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD. Wakil Rektor III Daniel Panda mengatakan permintaan itu ditolak mahasiswa. BEM Universitas Bung Karno tetap menggelar demonstrasi di Kawasan Patung Kuda. "Uangnya tetap diterima. Diberikan dinihari,” katanya saat jumpa pers di Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Di Patung Kuda, BEM Universitas Bung Karno menggelar demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia” pada Senin, 15 Juni 2026. Di hari yang sama, perwakilan BEM Universitas Bung Karno kemudian menerima ajakan mediasi tertutup bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mediasi itu dihelat di Istana Wakil Presiden dengan menghadirkan 15 perwakilan mahasiswa.

 Rektorat Universitas Bung Karno menonaktifkan status kemahasiswaan Muhammad Abdi Maludin pada Senin, 22 Juni 2026. Daniel mengatakan kampus akan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi maupun pihak yang ditengarai memiliki keterlibatan dalam dugaan kasus suap demonstrasi.