.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama atau Kemeang Hilman Latief mengatakan pihaknya terus memitigasi kabar bahwa Arab Saudi akan melarang jemaah berusia lebih dari 90 tahun untuk berangkat haji.
Menurut Hilman, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi namun Kemenag akan memperkuat aspek isthita’ah atau kesehatan jemaah. “Kami mitigasi. Ukuran kami tetap nanti tenaga medis di Indonesia yang menentukan kelayakan terbang dan melaksanakan ibadah haji,” kata Hilman kepada Tempo, Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hilman mengatakan jumlah jemaah haji lansia di Indonesia cukup banyak. Dari tahun ke tahun, kata dia, persentasenya mencapai 20 persen. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, antrean haji saat ini mencapai 5,4 juta jemaah. Sementara itu, jumlah jemaah lansia dalam antrean mencapai 628.278 orang. Jumlah jemaah usia 70 hingga 80 tahun di antrean mencapai 249.351, sementara kategori usia 80 hingga 90 tahun berjumlah 35.801.
Hal itu, kata dia, membuat Kemenag mendorong pelaksanaan haji yang ramah lansia. “Kemudian juga difabel, ini menjadi komitmen kami untuk mendorong pelaksanaan haji yang inklusif,” ujar dia. Hilman menegaskan semua orang perlu memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi terkait pelarangan jemaah di atas 90 tahun untuk berangkat haji. “Itu belum (dilobi), kita belum dapat suratnya,” kata Nasaruddin di Kantor Kemenag, Rabu, 8 Januari 2025.
Sebelumnya, kabar pembatasan jemaah lansia disampaikan Hilman Latief saat RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Januari 2025. Hilman mendengar kabar pemerintah Arab Saudi bakal membatasi jumlah jemaah lanjut usia (lansia) yang berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.
Selain itu, Hilman berujar ada wacana jemaah lansia di atas 90 tahun tidak diizinkan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun, Hilman mengaku masih menunggu kedatangan surat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai kebijakan baru tersebut.
