.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memastikan pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pelatikan kepala daerah masih dilakukan di Jakarta, karena belum ada peraturan presiden (Perpres) mengenai pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pelantikannya di Jakarta, karena perpres belum ada kan," ucap Bima saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 7 Februari 2025.
Bima juga memastikan teknis dan aturan pelantikan kepala daerah oleh presiden selesai pada akhir Februari 2025. Regulasi ini, kata Bima, mengenai aturan pelantikan kepala daerah terpilih periode 2024-2029 secara serentak. "Akhir Februari ini positif," kata dia.
Bima sebelumnya mengatakan kementerian telah mengirimkan draf regulasi pelantikan kepala daerah terpilih ke Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg. Dia berujar perpres mengenai pelantikan ini akan disahkan dan diterbitkan langsung oleh Presiden Prabowo sebelum jadwal pelantikan pada 20 Februari 2025.
“Kemendagri sudah menyerahkan (draf perpres) ke Sekretariat Negara,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 6 Februari 2025.
Menurut Bima, perpres tersebut juga akan memuat mengenai pelantikan bupati dan wali kota oleh presiden. Ia mengatakan kewenangan presiden untuk melantik bupati dan wali kota secara serentak telah diatur dalam Pasal 164 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Sehingga, hal tersebut memungkinkan dilakukannya pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak langsung oleh presiden. “Ya (seluruh kepala daerah) akan dilantik presiden,” kata dia.
Bunyi pasal 164B UU tersebut adalah "Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak".
Bima berujar Kemendagri masih menjalin komunikasi yang intensif dengan beberapa instansi untuk mempersiapkan agenda pelantikan kepala daerah secara serentak tersebut. Termasuk dengan Kemensetneg dan Istana Kepresidenan.
“Kemendagri koordinasi intensif dengan Sekretariat Negara dan pihak istana,” kata Bima.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
