.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin menyatakan ada 159 calon kepala sekolah rakyat yang sedang diseleksi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Agus menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal bersama Komisi X DPR.
Agus menyampaikan, jumlah kepala sekolah yang dibutuhkan berdasarkan titik lokasi yang siap beroperasi ialah sebanyak 63 kepala sekolah. “Karena itu kami akan merekrut, kemudian melakukan tes seleksi, dan saat ini sudah sudah ada tiga kali lipat dari 63 ya, sekitar 159 calon kepala sekolah yang sedang diseleksi oleh Kemendikdasmen,” ucap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agus menyebut kementerian memiliki kriteria yang cukup ketat untuk calon kepala sekolah rakyat. Selain syarat administratif dan kompetensi, kepala sekolah juga harus memiliki dukungan dari pemerintah daerah, dan berdomisili di lokasi terdekat dari penugasan.
Sebanyak 159 calon kepala sekolah itu nantinya akan menjalani tes psikologi, tes kemampuan bahasa Inggris TOEFL, dan wawancara. Sementara itu, pengumuman akan dilaksanakan pada 26 Mei 2025 mendatang. Setelah pengumuman, para kepala sekolah akan mengikuti pelatihan khusus.
“Juni sudah harus penempatan,” tutur Agus. “Meskipun Juli baru mulai, tapi Juni mereka harus sudah mulai bekerja. Mereka harus ikut dalam proses pendirian sekolah rakyat ini sehingga mereka memiliki jiwa semangat yang sama.”
Adapun Agus sebelumnya menyebut ada 63 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi per pertengahan Juli 2025. Menurut Agus, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.
Dia menyatakan, dari total 200 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun tahun ini, setengahnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah rakyat akan dibangun dengan pembiayaan swasta dan didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “Saat ini, per tanggal 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini,” kata Agus.
Ia menyampaikan, dari 100 titik lokasi yang direncanakan beroperasi pada 2025, sebanyak 47 lokasi masih dalam tahap survei. Sejumlah 63 lokasi yang siap beroperasi itu sudah kontrak. Ia merincikan lokasi sekolah rakyat itu tersebar di Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13, Sulawesi ada 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak tiga titik, Kalimantan sejumlah dua titik, Maluku sejumlah dua lokasi, dan Papua satu titik.
Ia menyatakan minimal 100 sekolah rakyat itu harus dibangun setiap tahunnya. “Sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki satu sekolah rakyat,” ujar Agus.
