.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial saat ini sedang merumuskan konsep Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka opsi program ini didukung pendanaan dari anggaran kementeriannya, lembaga pemerintah lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pihak swasta.
“Pelaksanaannya bisa dengan swasta, bisa pemerintah murni, mungkin dengan Baznas, kita coba. Tergantung nanti,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 11 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Gus Ipul, konsep pendanaan akan dibahas setelah kajian dasar Sekolah Rakyat sudah selesai. Ide yang digagas saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025 menurut dia masih perlu dimatangkan.
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat akan dibuat dengan konsep asrama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar mendapat lingkungan yang memadahi. Menurut dia, anak-anak dari keluarga miskin kerap termarjinalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan di lingkungan sekolah umum.
Menurut Sekretaris Jenderal PBNU ini, anak dari keluarga miskin ekstrem kerap tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga untuk menempuh pendidikan. Sehingga, konsep asrama atau boarding school bisa memberikan lingkungan yang mendukung. Selain itu, Sekolah Rakyat juga wacananya akan digratiskan.
Dia menargetkan pilot project atau proyek percontohan Sekolah Rakyat dibangun di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Namun, soal waktu realisasinya Gus Ipul belum bisa memberikan kepastian.
Gus Ipul juga sudah melakukan pertemuan dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen pada Selasa, 7 Januari 2024. Tentang kerja sama, Abdul Mu’ti berjanji tidak hanya membantu, namun juga siap berkolaborasi mempercepat realisasi Sekolah Rakyat.
“PPDB yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada 4 salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri jadi konsepnya itu yang elite dan alit (kecil) bisa berkumpul,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.
Kementerian Pendidikan saat ini juga memiliki relawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Relawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangunkan sekolah.
Hendrik Yaputra berkontribusi pada artikel ini.
