Kentucky dan Missouri Masukkan Bitcoin ke Cadangan Negara, Apa Dampaknya untuk Masa Depan Crypto?

1 month ago 37

Jakarta, Pintu News – Di tengah berkembangnya adopsi aset digital, dua negara bagian Amerika Serikat, Kentucky dan Missouri, telah memperkenalkan undang-undang untuk menetapkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara mereka.

Langkah ini menunjukkan semakin luasnya pengakuan terhadap mata uang crypto, terutama Bitcoin, dalam dunia keuangan tradisional. Dengan lebih banyak negara bagian yang mulai mengadopsi kebijakan serupa, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana peran cryptocurrency seperti Bitcoin akan memengaruhi ekonomi dan cadangan negara di masa depan.

Kentucky dan Undang-Undang Bitcoin Cadangan Negara

Pada 6 Februari 2025, Kentucky menjadi negara bagian ke-16 di AS yang mengusulkan undang-undang untuk membentuk cadangan Bitcoin.

Rancangan undang-undang ini, yang diajukan oleh Perwakilan Negara Bagian Theodore Joseph Roberts, memungkinkan Komisi Investasi Negara untuk mengalokasikan hingga 10% dari cadangan negara yang lebih pada aset digital, termasuk Bitcoin.

Ketentuan ini menyebutkan bahwa hanya aset digital dengan kapitalisasi pasar lebih dari $750 miliar yang memenuhi syarat. Saat ini, hanya Bitcoin yang memenuhi kriteria ini dengan kapitalisasi pasar sekitar $1,9 triliun.

Dengan semakin banyak negara bagian yang mulai memperkenalkan undang-undang yang mendukung penggunaan Bitcoin sebagai cadangan, muncul pertanyaan tentang bagaimana regulator seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Bank Sentral AS (Federal Reserve) akan menanggapi hal ini.

Bitcoin, yang sebelumnya dipandang sebagai komoditas atau bahkan spekulasi, kini menghadapi tantangan dalam hal klasifikasi dan penerimaan sebagai aset yang sah dalam cadangan negara.

Missouri Mengikuti Jejak Kentucky dengan Undang-Undang Serupa

Tak mau ketinggalan, Missouri juga melangkah ke depan dengan mengajukan undang-undang yang memungkinkan negara bagian tersebut menerima dan menyimpan Bitcoin untuk pembayaran negara.

Today I filed HB 1217 which would authorize Missouri to hold and accept Bitcoin for state payments. This will help diversify our state’s portfolio while hedging against inflation. #moleg https://t.co/tokLpGlWMJ

— Rep. Ben Keathley (@benKeath) February 7, 2025

Rancangan undang-undang HB 1217 yang diajukan oleh Perwakilan Ben Keathley pada 7 Februari 2025 ini menandai langkah kedua Missouri dalam mengadopsi kebijakan Bitcoin setelah sebelumnya mengajukan Senate Bill 614.

Menurut Keathley, kebijakan ini diharapkan dapat membantu keberagaman portofolio negara bagian Missouri, sekaligus memberikan perlindungan terhadap inflasi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

Adopsi Bitcoin untuk pembayaran negara ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang mempersiapkan negara bagian menghadapi potensi perubahan ekonomi global yang cepat.

Dengan semakin banyaknya negara bagian yang mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan mereka, dunia crypto semakin mendapat legitimasi sebagai pilihan alternatif yang valid di luar sistem keuangan tradisional.

Implikasi dan Tantangan Kebijakan Bitcoin di Negara Bagian AS

Penerimaan Bitcoin sebagai cadangan negara tentu menghadirkan tantangan, baik dari sisi teknis maupun regulasi. Misalnya, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pengawasan terhadap Bitcoin bisa diterapkan dengan aman dan transparan?

Kentucky mengatur penyimpanan Bitcoin dalam produk yang diperdagangkan di bursa, dengan ketentuan multi-pihak dalam pengelolaan dan audit berkala. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa cryptocurrency yang disimpan aman dari potensi manipulasi dan kerugian yang disebabkan oleh volatilitas pasar.

Selain itu, undang-undang di Kentucky secara eksplisit mengecualikan penggunaan Central Bank Digital Currencies (CBDC) sebagai metode pembayaran untuk kewajiban pajak. Hal ini menambah ketegasan bahwa hanya aset digital seperti Bitcoin yang diakui, bukan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.

Masa Depan Cadangan Bitcoin dan Cryptocurrency di AS

Dengan semakin banyaknya negara bagian yang mengusulkan atau bahkan mengimplementasikan undang-undang serupa, masa depan cryptocurrency, terutama Bitcoin (BTC), terlihat semakin cerah di AS.

Adopsi ini dapat mempercepat penerimaan Bitcoin dalam arus utama dan memunculkan lebih banyak negara yang tertarik mengadopsi kebijakan serupa. Namun, untuk dapat bertahan dalam jangka panjang, negara-negara ini harus menavigasi tantangan terkait regulasi, volatilitas pasar, dan potensi konflik dengan kebijakan moneter federal.

Penerimaan Bitcoin sebagai cadangan negara mungkin menjadi langkah besar menuju pengakuan global terhadap cryptocurrency sebagai instrumen keuangan yang sah.

Namun, tantangan dan pertanyaan terkait penerapan dan regulasi yang tepat masih akan terus bergulir dalam beberapa tahun mendatang.

Itu dia informasi terkini seputar berita crypto hari ini. Dapatkan berbagai informasi lengkap lainnya seputar akademi crypto dari level pemula hingga ahli hanya di Pintu Academy dan perkaya pengetahuanmu mengenai dunia crypto dan blockchain.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain. Nikmati pengalaman trading crypto yang mudah dan aman dengan mengunduh aplikasi kripto Pintu melalui Google Play Store maupun App Store sekarang juga.

Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro. Klik Daftar Pintu jika kamu belum memiliki akun atau klik Login Pintu jika kamu telah terdaftar.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli crypto memiliki risiko dan volatilitas tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: